Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengaku tidak mengetahui terkait peringatan yang disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, kepada Australia agar tidak mengirim lagi para pencari suaka ke perairan Indonesia menggunakan sekoci penyelamat.
Kendati begitu, Marty mengaku akan ikut memantau bagaimana perkembangan kebijakan dorong perahu yang diterapkan oleh Pemerintah Australia. Hal itu dikatakan Marty usai membuka lokakarya internasional bertajuk "Protection of Irregular Movement of Persons at Sea" di Gedung Kementerian Luar Negeri, pada Senin 21 April 2014.
Menurut Marty, dengan digelarnya lokakarya ini akan dicari jalan keluar bagaimana cara mencegah atau mengurangi jumlah para penyelundup manusia tanpa membahayakan jiwa mereka. Selain itu, Australia pun, lanjut Marty, dapat merujuk kepada konferensi Bali Process yang telah digelar satu dekade lalu.
Bali Process diketuai oleh RI dan Australia pada tahun 2002 lalu. Forum yang digelar tiap dua tahun sekali itu, merupakan forum internasional untuk memfasilitasi diskusi dan saling berbagi informasi mengenai isu terkait penyelundupan dan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional lainnya.
"Kematian satu pencari suaka saja sebenarnya sudah tinggi. Oleh sebab itu, kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Australia secara dekat, entah itu dengan PM Tony Abbott atau Menlu Bishop untuk menghadapi tantangan bersama," kata Marty.
Sebelumnya, seperti dilansir harian
Sydney Morning Herald
, Jenderal Moeldoko mengatakan Panglima tentara Australia sudah berjanji tidak akan pernah mendorong kembali perahu. Peringatan Panglima TNI itu dilontarkan usai menjadi pembicara di Hotel Four Season pada 16 April 2014.
"Kalau mereka melakukan lagi, maka saya akan memprotes lebih keras," tegas Moeldoko.
Panglima militer yang dirujuk oleh Moeldoko kemungkinan David Hurley. Moeldoko mengaku saat bertemu sekali dengan panglima militer Negeri Kanguru itu, dia menguliahinya panjang lebar. "Saya tegaskan kami tidak ingin hal itu," kata dia.
Namun, Moeldoko mengakui untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi, maka dibutuhkan pengawasan perairan yang lebih ketat.
Baca Juga :
Selesai Periksa Eks Gubernur Babel Terkait Kasus Pemalsuan, Bareskrim Sita Dokumen BSB Ini
Terbukti, selama 100 hari, tidak ada satu perahu yang berhasil memasuki wilayah Australia. Abbott pun mengklaim kemenangan. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Terbukti, selama 100 hari, tidak ada satu perahu yang berhasil memasuki wilayah Australia. Abbott pun mengklaim kemenangan. (one)