Sumber :
- Humas Pemprov Jateng
VIVAnews-
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didesak menelusuri aliran uang hasil pungutan liar alias pungli jembatan timbang yang telah tertangkap basah olehnya pada Minggu malam, 27 April 2014 lalu. Pelanggaran terkait praktik pungli merupakan kasus pidana dan bukan merupakan delik aduan.
Anggota Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menyatakan, untuk menghentikan praktik pungli tersebut maka Gubernur harus mengusut tuntas ke mana aliran uang dari hasil pungli di jembatan timbang di Subah, Kabupaten Batang itu.
"Jadi kalau sudah menemukan, ya follow up ke mana uang itu. Jangan-jangan sampai ke atas. Biar jadi shock therapy," katanya kepada wartawan di Semarang, Rabu 30 April 2014.
Menurut Hadi, Gubernur seharusnya tidak semata-mata hanya menyalahkan Dinas Perhubungan saja. Karena besar kemungkinan itu merupakan kasus terselubung yang melibatkan jajaran di tingkat atas.
"Yang kena denda seharusnya pelaksana usaha transportasi. Jangan dibebankan kepada pelaku saja. Meski dia memang salah," kata Politikus PKS itu.
Sementara ini kasus pungli didasarkan pada adanya unsur denda karena truk yang kelebihan muatan. Sedangkan jembatan timbang merupakan implementasi dari Undang-undang Lalu Lintas Nomor 28 tahun 2012 yang mengatur nol toleran atau nol persen kelebihan muatan. "Fungsi jembatan timbang yakni keamanan untuk mencegah over weight. Jadi fungsinya menimbang, bukan retribusi," katanya.
Selain itu, jika mengacu pada perda tentang jembatan timbang, diharuskan adanya fasilitas yang memadai seperti alat penurunan barang, gudang, dan sebagainya. Sementara berdasarkan pantauannya sebanyak 17 titik jembatan timbang di Jateng tidak ada fasilitas tersebut.
"Mau menurunkan di mana kalau tidak ada lapangan parkir. Fasilitas harus dipenuhi dulu," kata dia.
Terpisah, Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Amanat Reformasi (Gempar) Jateng, Widjayanto, menyatakan, Ganjar yang berang saat menemukan adanya pungli jembatan timbang merupakan sikap yang tidak perlu. Apalagi emosi sangat tampak hingga terekam kamera dan tersebar di media sosial dan Youtube. "Apalah artinya berang bila sanksinya hanya teguran atau dipindahtugaskan saja," katanya.
Aktivis antikorupsi itu menambahkan, pungli adalah murni kejahatan pidana dan pelaku dapat dijerat hukum. Semestinya, pidana pungli langsung diberikan sanksi pidana, karena telah melanggar undang-undang.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku saat ini dia terus melakukan pantauan terkait sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan Jateng terkait pelanggaran pungli jembatan timbang. Hal itu untuk mengetahui sanksi apa yang akan dikenakan terhadap tiga pegawai yang tertangkap basah melakukan pungli.
"Pemecatan di PNS tidak bisa langsung, ada grade-nya. Saya mau lihat sanksi yang diberikan dia apa," kata Ganjar.
Laporan Ryan Dwi, Semarang
![Suporter memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang melawan timnas Timor Leste dalam penyisihan grub B Piala AFF 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta]()
![img_title]()
Baca Juga :
Mahkamah Internasional Minta Israel Setop Serangan di Rafah, Netanyahu Langsung Gelar Rapat Darurat
Baca Juga :
Pengakuan Mengejutkan Sejoli Muda di Simalungun yang 2 Kali Buang Bayi Hasil Hubungan Gelapnya
Menurut Hadi, Gubernur seharusnya tidak semata-mata hanya menyalahkan Dinas Perhubungan saja. Karena besar kemungkinan itu merupakan kasus terselubung yang melibatkan jajaran di tingkat atas.
"Yang kena denda seharusnya pelaksana usaha transportasi. Jangan dibebankan kepada pelaku saja. Meski dia memang salah," kata Politikus PKS itu.
Sementara ini kasus pungli didasarkan pada adanya unsur denda karena truk yang kelebihan muatan. Sedangkan jembatan timbang merupakan implementasi dari Undang-undang Lalu Lintas Nomor 28 tahun 2012 yang mengatur nol toleran atau nol persen kelebihan muatan. "Fungsi jembatan timbang yakni keamanan untuk mencegah over weight. Jadi fungsinya menimbang, bukan retribusi," katanya.
Selain itu, jika mengacu pada perda tentang jembatan timbang, diharuskan adanya fasilitas yang memadai seperti alat penurunan barang, gudang, dan sebagainya. Sementara berdasarkan pantauannya sebanyak 17 titik jembatan timbang di Jateng tidak ada fasilitas tersebut.
"Mau menurunkan di mana kalau tidak ada lapangan parkir. Fasilitas harus dipenuhi dulu," kata dia.
Terpisah, Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Amanat Reformasi (Gempar) Jateng, Widjayanto, menyatakan, Ganjar yang berang saat menemukan adanya pungli jembatan timbang merupakan sikap yang tidak perlu. Apalagi emosi sangat tampak hingga terekam kamera dan tersebar di media sosial dan Youtube. "Apalah artinya berang bila sanksinya hanya teguran atau dipindahtugaskan saja," katanya.
Aktivis antikorupsi itu menambahkan, pungli adalah murni kejahatan pidana dan pelaku dapat dijerat hukum. Semestinya, pidana pungli langsung diberikan sanksi pidana, karena telah melanggar undang-undang.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku saat ini dia terus melakukan pantauan terkait sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan Jateng terkait pelanggaran pungli jembatan timbang. Hal itu untuk mengetahui sanksi apa yang akan dikenakan terhadap tiga pegawai yang tertangkap basah melakukan pungli.
"Pemecatan di PNS tidak bisa langsung, ada grade-nya. Saya mau lihat sanksi yang diberikan dia apa," kata Ganjar.
Laporan Ryan Dwi, Semarang
Top Trending : Tahun 2025 Menurut Ramalan Jayabaya hingga Juru Parkir Digeruduk Ojol
Artikel mengenai tahun 2025 bakal jadi zaman kolosubo menurut ramalan jayabaya menjadi yang terpopuler di kanal Trending VIVA.co.id pada Jumat, 24 Mei 2024.
VIVA.co.id
25 Mei 2024
Baca Juga :
