Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Langkah pemerintah memblokir situs media online Islam terkesan serampangan. Publik menangkap kesan bahwa diblokir dulu baru kemudian dikaji ulang setelah ada protes.
Itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, di Istana Negara Jakarta, Rabu 1 April 2015.
Baca Juga :
Mengapa YouTube Cenderung Aman dari Pemblokiran?
"Saya rasa sebaiknya memang rekomendasi dari BNPT itu tidak mentah-mentah diterima oleh menteri. Menteri menyeleksi lagi. Jadi ada tim verifikasi," jelas dia.
Sebab, yang memiliki kewenangan memblokir atau tidak, adalah Menkominfo. Tapi, tidak seharusnya permintaan itu diterima mentah-mentah.
"Kalau BNPT dia kan mau maksimum mintanya. Mintanya 100, tapi menteri bisa beri pertimbangan. Dari permintaan 100, dikasih 75. Nah ini kesannya tidak ada klarifikasi dan penyaringan," kata dia.
Dia mengatakan, tindakan pemerintah itu justru terkesan ingin menang sendiri. "Seakan-akan ada kesan sikat dulu, urusan belakangan," katanya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya rasa sebaiknya memang rekomendasi dari BNPT itu tidak mentah-mentah diterima oleh menteri. Menteri menyeleksi lagi. Jadi ada tim verifikasi," jelas dia.