Survei: Masyarakat Tak Puas Kinerja Jokowi

jokowi luncurkan KIS di medan
Sumber :
  • Dok Kementerian PMK
VIVA.co.id
- Hasil survei nasional yang dilakukan Poltracking menunjukkan masyarakat tidak puas dengan kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.


Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yudha A. R. mengatakan, sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas, 44 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 7,5 persen menyatakan tidak tahu.

 

"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal, mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawa Cita masih belum maksimal," kata Hanta dalam acara "Hasil Survei Nasional Evaluasi Publik terhadap Kinerja Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu 19 April 2015.


Dia mengatakan, dalam survei tersebut hanya 47 persen publik yang mengaku puas dengan kinerja Jokowi, sedangkan kinerja JK hanya meraup 44,8 persen. Analisisnya karena Jokowi lebih sering tampil ke publik dibandingkan JK.


Dari sejumlah sektor yang menjadi materi survei, publik paling kecewa terhadap sektor ekonomi. Dalam survei, ketidakpuasan terhadap ekonomi ada 66,6 persen, sektor hukum ada 55,6 persen, dan keamanan 50,7 persen.


"Hanya pendidikan dan kesehatan yang mana tingkat kepuasan masyarakatnya tinggi, yaitu 51 persen pendidikan dan 52,7 persen untuk kesehatan," kata dia.


Poltracking juga melakukan survei seputar rencana perombakan kabinet. Hasilnya, ada 41,8 persen masyarakat setuju reshuffle kabinet, 28 persen yang tidak menghendaki reshuffle, dan 30,2 persen mengaku tidak tahu/tidak menjawab.

Satu Tahun Kinerja Ekonomi Jokowi, Ini Penilaian Megawati

Survei tersebut dilakukan pada 23-31 Maret 2015 kepada 1.200 responden dengan margin of error +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode yang dilakukan adalah responden terpilih secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.
Demokrat Paparkan Janji Kampanye Jokowi yang Harus Dipenuhi
Presiden Joko Widodo menyalami para kepala sekolah

Survei: Citra Jokowi Bisa Turun Jika Dukung Revisi UU KPK

Bila menolak, Jokowi dipandang dukung pemberantasan korupsi, kata SMRC

img_title
VIVA.co.id
12 Januari 2016