Pengamat: Poros Maritim Dunia Nihil Tanpa Kebijakan Energi

Ilustrasi Ikan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
VIVA.co.id
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
- Pengamat sekaligus praktisi energi, Gusti Suwarnaya, memuji visi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagai ide yang baik. Tetapi, visi itu bakal sia-sia kalau pemerintah tak memperkuat kebijakan energi.

Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama

Menurut Gusti, program kemaritiman berkaitan erat dengan energi. Aktivitas di sektor kelautan bergantung pula pada pasokan bahan bakar minyak (BBM). Kalau pasokan BBM terbatas, yang secara otomatis menaikkan harga, nelayan sulit melaut.
Ahok Ungkap Alasan Jokowi Sindir Keuangan Daerah


"Nelayan sering tidak mendapatkan BBM ,karena pasokan terbatas, harga pun di daerah bisa mencapai Rp30 ribu per liter. Bahkan, pada kondisi tertentu bisa sampai Rp50 ribu per liter," ujar Gusti dalam sebuah diskusi bertajuk
Apa Kabar Poros Maritim Dunia
di Jakarta, Minggu 7 Juni 2015.


Pemerintah, kata Gusti, sudah mencanangkan hal itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), namun nihil dalam praktiknya. "Sebagaimana Pemerintah, dalam RPJMN, juga sebenarnya mempunyai pertimbangan ini, tapi belum ada implementasinya," ujarnya.


Dia menjelaskan bahwa kebutuhan energi Indonesia tiap tahun akan terus bertambah. Perlu pertimbangan khusus, karena Indonesia masih menjadi pengimpor aktif BBM. Menurut catatannya, Indonesia masih menjadi negara pengimpor minyak dengan persentase 40 persen.


"Kebutuhan energi kita 1,5 juta barel minyak tiap tahun, akan terus meningkat, dan akan naik jadi 2,5 juta barel pada tahun 2019," katanya.


Dia menambahkan, selama enam bulan terakhir, pemerintah belum membuat terobosan kebijakan untuk menangani kebutuhan energi. Artinya pula, visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum akan terwujud dalam waktu dekat. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya