Sumber :
- VIVA/Nila Chrisna
VIVA.co.id
- Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan tidak berkantor di Sekretariat Negara. Sebab hal ini dinilai akan mempengaruhi independensi pansel.
"Kami minta tolong jangan (berkantor) di Setneg, kesannya kurang bagus, tidak menunjukkan independensi," kata Ketua Umum PP Muhamadiyah, Din Syamsudin, saat dimintai masukan oleh pansel di Gedung Sekretriat Negara, Jakarta, Selasa 9 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami minta tolong jangan (berkantor) di Setneg, kesannya kurang bagus, tidak menunjukkan independensi," kata Ketua Umum PP Muhamadiyah, Din Syamsudin, saat dimintai masukan oleh pansel di Gedung Sekretriat Negara, Jakarta, Selasa 9 Juni 2015.
Meskipun, independensi sembilan srikandi itu tidak diragukan. Tetapi kesan yang muncul di publik akan berbeda jika berkantor di setneg. Din kemudian menyarankan agar pansel berkantor di KPK.
"Atau bergantian berkantor di NU dan Muhammadiyah silahkan saja," kata Din.
Hal yang sama juga disampaikan oleh tokoh agama lain, Romo Benny Soesatyo. Menurutnya, pansel seharusnya tidak berkantor di lembaga negara agar tetap terjaga independensinya.
Hari ini pansel KPK telah mengundang tokoh-tokoh lintas agama, selain Din Syamsudin dan Romo Benny, mereka juga mengundang Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meskipun, independensi sembilan srikandi itu tidak diragukan. Tetapi kesan yang muncul di publik akan berbeda jika berkantor di setneg. Din kemudian menyarankan agar pansel berkantor di KPK.
