Sumber :
- ANTARA/Suryanto
VIVA.co.id
- Janji pemerintah untuk menghidupkan kembali denyut perekonomian warga terdampak lokalisasi Dolly Surabaya kembali ditagih. Mereka yang dulunya menjadi pekerja seks, mucikari, makelar, tukang parkir, dan buruh cuci menginginkan pendampingan pemerintah lebih maksimal.
Mereka mengeluh kepada anggota Komite II DPD RI yang kebetulan menggelar audiensi di salah satu bekas Wisma yang kini dijadikan tempat pelatihan di Gang Dolly. “Warga kesulitan ekonomi. Uang pesangon penutupan lokalisasi sudah habis, sementara pekerjaan pengganti belum ada,” ungkap Humas Ikatan Dai Kawasan Lokalisasi, Gatot Subiantoro, Minggu 21 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Eks Lokalisasi Dolly Masih Beroperasi
Mereka mengeluh kepada anggota Komite II DPD RI yang kebetulan menggelar audiensi di salah satu bekas Wisma yang kini dijadikan tempat pelatihan di Gang Dolly. “Warga kesulitan ekonomi. Uang pesangon penutupan lokalisasi sudah habis, sementara pekerjaan pengganti belum ada,” ungkap Humas Ikatan Dai Kawasan Lokalisasi, Gatot Subiantoro, Minggu 21 Juni 2015.
Baca Juga :
10 Panti Pijat Habiskan 40 Ribu Kondom Sebulan
Gatot menyebutkan ada ribuan warga terdampak di lima Rukun Warga (RW) yang kini terganggu dari sisi ekonomi. Mereka adalah para buruh parkir, buruh cuci, penjaga wisma hingga pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan lokalisasi.
“Sejak Dolly resmi ditutup setahun lalu, mereka praktis tidak punya pemasukan lagi. Banyak yang menganggur atau hanya bekerja serabutan,” ujar mantan mucikari ini.
Dia mengakui jika Pemerintahan Kota Surabaya yang dipimpin Wali Kota Risma selama ini sudah menfasilitasi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan, di antaranya menjahit dan membatik. Hasilnya, lebih dari 50 warga berhasil dikontrak oleh rekanan produsen sepatu untuk ikut memproduksi. Namun, kontrak tersebut telah habis beberapa bulan lalu sehingga warga kembali menganggur.
“Sampai saat ini baru Kementerian Sosial saja yang datang memberi bantuan. Sementara dari Kementerian Perdagangan, Industri dan UKM masih belum ada respons,” keluhnya.
Anggota Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi berjanji akan menfasilitasi semua keluhan warga terdampak lokalisasi. Dia berjanji akan membicarakan keluhan warga terdampak dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan untuk membantu mengatasi persoalan yang ada di lokalisasi.
“Kami akan membentuk tim kerja khusus masalah ini. Kami akan berkomunikasi dengan kementerian terkait sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan warga. Prinsipnya mereka ini harus dibantu fasilitas, pemasaran dan modal,” kata Ahmad.
Nawardi menyatakan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, di Jawa Timur memang menjadi subjek perhatian anggota DPD. Pihaknya, kata Ahmad, ingin para anggota terdampak tetap berdaya secara ekonomi maupun sosial, pasca penutupan lokalisasi.
“Ini tugas kami untuk menampung aspirasi langsung dari mereka, tentang bagaimana nasib mereka setelah lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini ditutup.”
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Gatot menyebutkan ada ribuan warga terdampak di lima Rukun Warga (RW) yang kini terganggu dari sisi ekonomi. Mereka adalah para buruh parkir, buruh cuci, penjaga wisma hingga pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan lokalisasi.
