Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Partai Demokrat mengajukan hak bertanya kepada Presiden Joko Widodo. Ini terkait kejanggalan pergantian Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso.
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan, banyak hal yang perlu dipertanyakan ke Presiden Jokowi, seputar pergantian yang menurutnya tidak lazim ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPP Demokrat Lolos Verifikasi Faktual KPU
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan, banyak hal yang perlu dipertanyakan ke Presiden Jokowi, seputar pergantian yang menurutnya tidak lazim ini.
"Apakah benar Presiden panggil langsung Budi Waseso untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan diganti tanpa melibatkan Kapolri yang justru memiliki kewenangan," ujar Syarief Hasan, dalam keterangan pers di Kantor DPP Demokrat, Minggu, 6 September 2015.
Dia menjelaskan, pada Senin 1 September lalu, Komjen Budi Waseso sempat dikabarkan menghadap Istana. Pada saat itu juga, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti juga datang, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan soal aksi demo buruh.
Syarief khawatir, dalam pertemuan itu ada intervensi dari Istana. Meski proses [ergantian perwira tinggi diseleksi oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
"Dalam hal ini, pengertian melibatkan bukan hanya mendampingi Presiden dalam pemanggilan Komjen Budi Waseso tapi juga di mintai saran," jelas Syarief.
Seperti diketahui, dalam telegram rahasia (TR) yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Komjen Budi Waseso dimutasi ke jabatan barunya yakni Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Anang Iskandar.
Halaman Selanjutnya
"Apakah benar Presiden panggil langsung Budi Waseso untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan diganti tanpa melibatkan Kapolri yang justru memiliki kewenangan," ujar Syarief Hasan, dalam keterangan pers di Kantor DPP Demokrat, Minggu, 6 September 2015.
