- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Deretan kursi tunggu tempat pelayanan terpadu wajib pajak pagi itu tak penuh terisi. Hanya beberapa orang duduk santai. Suasana sepi masih menyergap. Belum ada antrean.
Hampir tak terlihat kesibukan di beberapa sudut ruangan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Khusus Wajib Pajak Besar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan itu.
Pagi itu, Rabu 7 Desember 2016, petugas TPT di loket KPP Pratama Jakarta KB I, KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan KPP Wajib Pajak Besar Empat baru segelintir. Helpdesk pelayanan program pengampunan pajak pun masih belum banyak aktivitas.
Hingga pukul 10:00 WIB, belum banyak wajib pajak yang tiba. Bahkan, yang menunjukkan ciri-ciri seperti pengacara, notaris, maupun kurator. Hanya pegawai negeri sipil berseragam putih hitam yang masih terlihat di berbagai sudut gedung.
“Ini tantangan untuk sosialisasi, imbauan, dan mengajak pengacara, notaris, kurator, untuk ikut tax amnesty di periode kedua". Begitu ungkapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat berdialog dengan puluhan pakar hukum akhir November lalu.
"Tarif tebusan masih rendah. Kami harapkan mereka ikut tax amnesty. Masih ada waktu sampai Maret,” Sri Mulyani melanjutkan.
Ya, selama 2016, wajib pajak di kalangan profesi itu gencar dibidik pemerintah untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Imbauan yang diharapkan diikuti oleh kalangan profesi hukum untuk program amnesti pajak periode kedua itu, mewarnai kebijakan ekonomi tahun ini. Bahkan, kesempatan itu akan terbuka hingga Maret 2017.
Suasana penerimaan amnesti pajak. Saat ini, tax amnesty memasuki periode kedua.
Seperti ditunjukkan Hotman Paris Hutapea saat amnesti pajak periode pertama. Saat itu, pengacara kondang itu menyambangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sunter, Jakarta Utara pada Kamis 15 September 2016.
Pagi itu, Hotman Paris beserta istri dan tiga anaknya berinisiatif mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak periode pertama. Dia mengakui ada sejumlah aset yang dimilikinya belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.
Pengacara yang telah memiliki SPT pajak sejak 1990-an ini, mau mengikuti program pemerintah karena menyadari risiko yang akan terjadi bila menyembunyikan harta untuk menghindari pajak. Ia dalam pelaporannya mencantumkan sejumlah aset properti dan kendaraan bermotor yang belum dicantumkan dalam SPT-nya.
