VIVAnews - Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Nangroe Aceh Darussalam-Nias, kini melirik Papua. Kuntoro akan mencoba membangun Papua seperti halnya Aceh.
Hal ini diungkapkan Kuntoro usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Senin, 14 September 2009. Menurut Kuntoro, saat ini sedang mempersiapkan Papua yang meminta bantuan dia untuk melakukan pembangunan lebih cepat.
"Saya sekarang sedang bantu Papua untuk menyiapkan organisasi seperti ini (BRR), untuk membangun Papua lebih cepat," kata Kuntoro.
Kuntoro menjelaskan, permintaan itu merupakan atas inisiatif Gubernur Papua Barnabas Suebu. Kuntoro pun sejalan dengan ide Suebu, dan mengatakan akan secepatnya melakukan persiapan. "Melihat sumber daya di sana terbatas dan banyak aturan yang menghambat," katanya.
Namun Kuntoro mengaku masih merumuskan bentuk dan kewenangan lembaga tersebut dengan Suebu. Kuntoro juga tidak tahu apakah Gubernur Suebu sudah melakukan komunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai rencana tersebut.
Saat ini 2 staf Kuntoro sedang berada di Papua untuk memantau, dan 3 staf lainnya pulang-pergi ke Papua - Jakarta. "Pak Suebu ingin seperti itu, maka kami bantu untuk persiapkan itu," jelas Kuntoro.
Adapun tantangan terbesar yang dirasakan Kuntoro dalam pembangunan Papua adalah belum dimanfaatkannya secara optimal dana dari Otonomi Khusus. Bahkan, masih banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana otsus.
Penyimpangan ini, menurut Kuntoro, dapat menyebabkan hambatan Papua dalam dana pembangunan. Investor dan dana asing enggan memberikan bantuan karena takut dana mereka dikorupsi. "Yang ingin membantu kan takut korupsinya (di Papua). Karena itu bagaimana menghilangkan penyimpangan," tuturnya
Karena itu, Kuntoro berharap Papua dapat belajar dari pengalaman BRR di Aceh dan Nias. Dari total kebutuhan dana US$ 7,2 milliar di Aceh dan Nias, sudah masuk sebesar 94 persen. "Itu artinya mereka tidak takut uangnya dikorupsi. Apa itu tidak bisa diterapkan di Papua?" ucapnya.
Kuasa Hukum Nurul Ghufron Minta Dewas Patuhi PTUN
Kuasa Hukum Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Ario Montana, mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mematuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan PTUN Jakarta
