- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pembahasan revisi Rancangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) masih belum menemui titik temu terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Saat ini, masih ada dua usulan agar pimpinan MPR ditambah dua atau tiga kursi.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Subagyo tidak ingin meloloskan usulan yang nanti dianggap tidak rasional. Secara rasional, penambahan dua kursi masih wajar.
"Kalau tidak terlampau irasional saya rasa masih bisa. Maksimal (tambah) 2 itu dalam logika berpikir saya dan rasionalnya seperti itu," kata Firman, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.
Dalam perdebatannya, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga ingin memasukkan wakilnya di posisi pimpinan MPR. Firman menjelaskan, untuk keinginan itu memang perlu dicarikan solusi agar pembahasan RUU MD3 dapat rampung sebelum masa sidang berakhir.
"Pemerintah sudah menulis surat kepada kami bahwa pemerintah sudah mengembalikan kepada prinsip semula, hanya menambah pimpinan DPR 1 dan MPR 1 untuk posisi wakil ketua. Namun nanti kita lihat perkembangannya dalam pembahasan nanti," ujar Firman.
Firman mengatakan, usulan yang diinginkan semestinya disepakati secara musyawarah oleh seluruh fraksi. Sehingga soal penambahan ini tak perlu berakhir dengan cara voting.
"Enggak usah lah kita bikin heboh pakai voting. Ini persoalan yang seperti itu bisa diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat. DPR itu kan paling fleksibel," kata Firman.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan tolak ukur revisi MD3 ini hampir selesai. Yakni penambahan satu kursi pimpinan DPR untuk diberikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Yang pasti benchmarknya sudah ada. Bahwa DPR akan ada penambahan satu kursi untuk PDIP. Kalau DPR hampir sepakat penambahan satu untuk PDIP. Kemudian untuk MPR masih diskusi pembahasan, apa tambah 2 atau 3," ujar politikus Partai Golkar ini. (mus)
