- istimewa
VIVA – Sekjen PPP, Arsul Sani, menyesalkan dikeluarkannya 200 daftar mubalig oleh Kementerian Agama. Meski dianggap itu saran dari masyarakat, tapi menurutnya juga harus ada konsultasi publik sebelum daftar itu dikeluarkan.
"Karena Menag kebetulan kader PPP, maka tentu kami bertemu, kami sampaikan pandangan PPP. PPP juga menyesalkan keluarnya rilis tersebut, baru kemudian diikuti penjelasan," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Selasa 22 Mei 2018.
Menurutnya, semestinya sebelum kebijakan yang sensitif itu dikeluarkan, dilakukan konsultasi publik dulu. Misalnya, Kemenag melemparkan wacana tersebut lebih dulu ke publik.
"Antara lain mengeluarkan daftar yang itu bukan sertifikasi, itu lebih kepada rujukan saja dan bersifat inklusif atau terbuka, tetapi karena ini sensitif mestinya diberikan dulu penjelasan diungkap rencananya itu kepada masyarakat supaya diberikan masukan," kata Arsul.
Menurutnya, setelah ada ruang konsultasi publik yang cukup baru kemudian diputuskan atau dirilis kebijakannya. Lalu Menag juga membicarakan kembali soal ini dengan jajarannya.
"Itu bukan sesuatu yang diinisiasi oleh Pak Menag, itu kan berdasarkan masukan dari jajarannya," kata Arsul.
Sebelumnya Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa rilis daftar nama mubalig ini dikeluarkan karena Kemenag sering mendapat pertanyaan mengenai rekomendasi penceramah atau mubalig.
Nama yang dirilis dianggap menguasai dasar-dasar ilmu agama Islam karena substansi yang diceramahkan materi keislaman. Kemudian cukup berpengalaman sebagai penceramah dan mereka punya komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan.
Lukman menambahkan, Kemenag juga sudah menghubungi ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masjid-masjid besar di kota besar, sejumlah ulama, kiai sebelum mengeluarkan daftar mubaliq. Mereka lantas diberikan nama-nama penceramah, lalu dihimpun 200 nama-nama itu.
Namun, dia menegaskan bahwa daftar itu bukanlah final. Nama-nama baru bisa saja masuk.
