Ma'ruf Disarankan Bicara Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyarankan, Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak hanya berbicara mengenai masalah konektivitas agama dengan kebangsaan.
Menurutnya, Ma'ruf harus menyasar pemberdayaan ekonomi, terutama yang berbasis pesantren.
"Karena pesantren itu satu komunitas besar, santrinya ada yang 10 ribu, 15 ribu. Artinya, kalau itu dikelola dengan baik akan menjadi cikal bakal ekonomi umat," kata Adi, ketika dihubungi, Selasa 22 Januari 2019.
Pesantren, menurut Adi, sudah terbilang baik bidang pendidikan, baik itu pendidikan umum ataupun agama. Tetapi, ketika berbicara pemberdayaan ekonomi, belum ada kandidat calon presiden-calon wakil presiden yang memiliki komitmen dan keseriusan di bidang itu.
Karena itu, Adi berpendapat, Ma'ruf yang dianggap sebagai representasi umat Islam, NU, ulama, dan pesantren, bisa mengambil ceruk itu. "Ini bisa jadi salah satu poin pembeda (dengan kandidat lainnya)," ujar Adi, yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.
Adi menuturkan, Ma'ruf juga harus mampu menarasikan bagaimana pesantren dalam konteks kekinian yang terberdaya dari segi ekonomi, maupun teknologi. Konteks kekinian yang dimaksud, agar pesantren tidak melulu dilekatkan dengan citra pendidikan agama saja.
"Tetapi, ketika orang bicara tentang pemberdayaan ekonomi, tidak semua orang mampu melakukan itu. Satu sisi, memang regulasi tidak terlampau holistik ya, yang kedua memang belum ada orang yang konsern untuk memberdayakan ekonomi pesantren. Nah, di situ, saya kira ini menjadi positioning yang berbeda dari Kiai Ma’ruf Amin," kata dia.
Adi menambahkan, pendidikan kejuruan berbasis pesantren itu penting dibangun, agar pesantren kompetitif dengan institusi lainnya. (asp)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
