- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Isu reshuffle atau perombakan kabinet mencuat lagi seiring pergantian Panglima TNI. Di tengah itu itu, muncul suara agar Presiden Jokowi mengevaluasi Kepala Staf Presiden Moeldoko karena salah satunya terseret kisruh Demokrat.
Pengamat politik dari Unpad, Firman Manan menyampaikan Moeldoko yang terseret kisruh Demokrat bisa mempengaruhi citra pemerintahan Jokowi. Dinamika belum lama ini, putusan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat membuat Moeldoko disorot.
Kubu Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut permohonan judicial review itu dilakukan eks kader yang merupakan pendukung Moeldoko. Pihak AHY berkali-kali mengaitkan nama Moeldoko dalam permohonan AD/ART ke MA tersebut.
"Penolakan MA ini merupakan tamparan tersendiri. Konstruksinya saja sudah tidak lazim. Objek gugatannya juga problematik. Tidak terbayang kekacauan hukum yang terjadi jika AD/ART organisasi boleh digugat sembarang orang," kata Firman, Selasa, 16 November 2021.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
- Istimewa
Pun, ia menyebut permohonan judicial review AD/ART sebagai pemborosan sumber daya hukum. Dia menekankan sebagai KSP, Moeldoko mestinya bisa menjaga citra pemerintahan. "Moeldoko makin kelihatan tidak kompeten sebagai Kepala Staf Presiden," tutur Firman.
Sementara, pengamat politik lain, Ubedilah Badrun, mengibaratkan dalam isu reshuffle seperti gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Menurut dia, biasanya setiap Presiden ingin dikenang baik setelah menjabat.
"Di tengah terus menurunnya citra Jokowi, sayangnya langkah-langkah yang diambil KSP Moeldoko lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan Presiden Jokowi dalam menyiapkan legacy pemerintahannya," ujar Ubedilah.
Ubedilah menyampaikan sebenarnya bukan hanya kisruh Demokrat, Moeldoko juga dianggap melakukan manuver yang merugikan reputasi Pemerintah. Ia mencontohkan eks Panglima TNI itu terlibat polemik dengan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) hinga berujuang laporan ke Bareskrim Polri.
Dia heran dengan langkah Moeldoko yang menanggapi riset ICW dengan cara menggugat. Pun, ia juga menyarankan agar Presiden Jokowi sebaiknya mengevaluasi Moeldoko.
"Dalam konteks ini, manuver-manuver Moeldoko saya cermati lebih menjadi beban (liabilities) ketimbang aset bagi Jokowi dan pemerintahannya," sebut Ubedilah.
Moeldoko: Otonomi Daerah Harus Lanjutkan Pembangunan Visi Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke - 28, di Balai Kota Surabaya pada Kamis, 25 April 2024. Menur
