Soal Politik Identitas, Wapres Maruf Amin: Masyarakat Sudah Cerdas

Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin memakai pakaian adat HUT RI ke 77
Sumber :
  • Tv Parlemen

VIVA Politik – Dalam pidato sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan jangan sampai ada lagi politik identitas. Juga jangan mempolitisasi agama. Wakil Presiden Maruf Amin, juga berpandangan bahwa jangan ada kampanye soal ini.

Gibran Diberi Wejangan Ma'ruf Amin: Presiden dan Wakil Presiden Harus Kompak

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meyakini rakyat Indonesia sudah cerdas dan bisa memahami buruknya penggunaan politik identitas dalam pemilu.

Hal itu disampaikan Wapres saat menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari peristiwa politik identitas seperti yang terjadi dalam Pemilu 2019.

Gibran Sowan ke Rumah Dinas Wapres Ma'ruf Amin, Langsung Cium Tangan

"Sebenarnya rakyat kita sekarang itu sudah pandai ya, sudah cerdas," ujar Wapres di Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara.

Menurut dia, ketika semua pihak, baik itu pemerintah, partai politik, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat sudah menyampaikan seruan agar tidak menggunakan politik identitas, maka masyarakat sudah bisa memahaminya.

Gibran Akan Temui Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

"Oleh karena itu sebaiknya memang tidak menjadi isu," ucapnya.

Ia menyampaikan pada saat memilih calon pemimpin, setiap orang akan memiliki kecenderungan dalam berbagai aspek, dan hal tersebut wajar saja terjadi. Namun, dia menekankan kecenderungan berupa politik identitas dalam mengkampanyekan calon pemimpin tidak boleh dilakukan.

"Ketika orang memilih, mau tidak mau ada perasaan 'saya lebih dekat, lebih sama pandangannya, lebih suka karena dia lebih baik, karena ini, ini, ini', saya kira ketika itu jatuh pada pilihan, itu tidak ada masalah. Tapi yang harus dihindari adalah dia mengkampanyekan, itu jangan membawa aspek (politik identitas)," ujarnya.

Lebih jauh dia mencontohkan bahwa dulu perbedaan penetapan hari raya juga pernah menimbulkan konflik di tataran bawah. Tapi saat ini perbedaan penetapan hari raya tidak lagi berujung konflik.

"Saya kira kita berharap mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena adanya perbedaan pilihan," harapnya.(Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya