- Tangkapan layar Youtube Lemhannas RI
VIVA Politik – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta Polri untuk melakukan evaluasi memperbaiki diri. Hal itu seiring dengan kejadian anggota polisi beberapa waktu terakhir, yakni Ferdy Sambo dan AKBP Achiruddin Hasibuan.
Megawati bercerita, dia merupakan sosok yang memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Maka dengan itu, dia memiliki tanggung jawab untuk mendorong instansi kepolisian menjadi lebih baik lagi.
"Maaf ya, Pak Polisi. Polisi itu saya yang memisahkan loh, Presiden ke-5 RI dengan susah payah karena itu Tap MPR. Kalau enggak percaya, lihat (sejarah)," kata Megawati dalam acara peringatan HUT ke-58 Lemhanas, di Gedung Lemhanas, Jakarta, pada Sabtu, 20 Mei 2023.
Presiden ke-5 RI ini bahkan mengaku pusing dengan kejadian Ferdy Sambo dan AKBP Achiruddin Hasibuan. Sebab menurut dia, keduanya jauh dari panggilan tugasnya.
Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri di Ruang Tunggu Istana Negara Jakarta
- Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
"Lah kok sekarang aku denger si Sambo lah, si sopo neh iku. Saya terus terang saja orang memang bener loh. Bagaimana sih polisi sekarang itu. Saya ngomong sama Bapak Presiden (Jokowi), polisi ngapain. Saya ngomong sama Kapolri, gimana sih kamu caranya. Saya punya hak dong, orang saya yang misahin dulu," jelasnya.
Megawati mengenang sejak memisahkan Polri dari TNI memiliki banyak pekerjaan rumah. Sebab, Polri saat itu tidak memiliki apa-apa karena berpisah dari TNI.
"Saya bagus-bagus bikinnya, rumahnya lagi bikinin terus barangnya karena dipisah enggak ada barangnya. Saya belikan pesawat buat Kapolri, saya beli. Sekarang enggak tahu dah bobrok atau gimana. Ada helikopterlah," ujarnya.
Terlihat hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Di jajaran menteri, hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Kemudian Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas; Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki; Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.
