Menko PMK Serukan Pegawainya Gunakan Transportasi Publik untuk Tekan Polusi Udara
- VIVA.co.id/ Ni Putu Putri Muliantari.
Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta para pegawai di lingkungan kementerian tersebut agar menggunakan transportasi publik saat berkantor demi mengurangi beban kendaraan serta tingkat polusi udara.
"Sebaiknya begitu. Sudah banyak juga di sini saya lihat yang memakai angkutan umum," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Menko Muhadjir mengatakan kesadaran masyarakat dalam mengurangi polusi udara menjadi penting, di samping upaya-upaya besar lain yang tengah diupayakan pemerintah. Salah satu cara mudah yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan transportasi publik.
Ilustrasi kemacetan.
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Apalagi pemerintah telah memberikan subsidi yang tinggi untuk fasilitas kendaraan umum. Hal itu semata-mata demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kalau tidak dimanfaatkan kan sama tidak bersyukur terhadap upaya pemerintah yang serius untuk memberikan pelayanan, sekaligus juga menghindari hal-hal yang termasuk dalam polusi udara," kata Muhadjir.
Sementara terkait imbauan bekerja dari rumah (work from home/WFH), ia menilai aturan tersebut tidak akan cocok jika diterapkan di lingkungan Kemenko PMK. Selain itu, jumlah pegawai di Kemenko PMK tidak banyak.
"Karena jumlah karyawan atau pegawai enggak banyak dan mereka disiplinnya juga bagus dan sesuai. Saya juga sering naik MRT nggak pakai kendaraan dinas. Itu walaupun kecil, sudah lumayan lah," kata Menko Muhadjir.
Penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line menunggu kereta di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (9/6/2020).
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Di satu sisi pemerintah juga tengah mencari alternatif lain untuk mengurangi polusi udara, seperti mengatur rekayasa cuaca. Namun yang menjadi hambatan, BNPB selaku pihak yang berwenang kesulitan untuk dapat menggiring awan hujan.
"Memang sekarang ini puncak kemarau, sehingga untuk mencegat awan itu agak susah, karena kita belum bisa menggiring, hanya mencegat saja," katanya. (ant)
DPR: RS Pemerintah Harus Jadi Contoh Penerapan KRIS sesuai Aturan Baru BPJS Kesehatan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta agar rumah sakit (RS) pemerintah menjadi contoh bagi rumah sakit swasta terkait dengan penerapan KRIS.
