Anies Baswedan Ingin Perbaiki Mekanisme Akuntabilitas di Polri
- Youtube UGM
Yogyakarta – Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan ingin membentuk anggota Polri menjadi lembaga yang lebih akuntabel untuk mencegah terjadinya masalah di lingkup aparat penegak hukum.
"Kita membutuhkan Kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih, dan menurut saya, langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas dalam Kepolisian," kata Anies saat hadir dalam acara Mata Najwa di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, bertajuk 'Tiga Bacapres Adu Gagasan', Selasa, 19 September 2023.
Anies menjelaskan bahwa intitusi Polri itu harus bekerja secara akuntabel mulai dari lingkup jabatan paling rendah. Jika hal itu dimulai dari tingkat paling rendah maka akan mendorong transparansi di tingkat paling atas.
Ilustrasi pengamanan aparat gabungan TNI-Polri
- VIVA/Teguh Joko Sutrisno (Semarang)
"Karena ini adalah intitusi publik, dan intitusi publik harus transparansi dari mulai aktivitas tingkat paling bawah, tingkat polsek, misal, sampai dengan ke tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu maka akuntabilitas bisa kita laksanakan," kata dia.
Profesionalisme dalam lingkup Polri, menurutnya, masih kurang sehingga berpengaruh pada keterampilan, pengetahuan, dan teknik. "Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, dan menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama yang dipakai," ujarnya.
"Dalam interograsi, ilmu interograsi sudah berkembang lebih jauh. Kalau kita enggak pelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan [menggunakan] teknik lama, dan apa yang terjadi maka muncul praktik persimpangan."
Bahkan, seorang anggota polisi yang punya masalah, kata Anies, sudah seharusnya mendapatkan hukuman, bukan malah tidak dihukum, karena Polri merupakan contoh penegak hukum yang jadi sorotan publik.
Ilustrasi anggota Polri
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Peran Kompolnas dan Ombudsman RI sangatlah penting untuk menjadi pengawas publik jika ada anggota Polri yang bermasalah.
"Intitusi polisi harus menjadi contoh pelaksanaan penegakan hukum; anggota polisi yang bermasalah, melanggar hukum, harus menjadi subjek untuk diperiksa, tidak bisa justru anggota Kepolisian itu terbebas," katanya.
