Begini Respons KPU soal Usulan Pilkada Dimajukan Jadi September 2024

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari
Sumber :
  • Youtube KPU

Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, angkat bicara soal tentang wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dimajukan dari yang semula digelar November menjadi September 2024.

img_title BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

Hasyim mulanya berbicara tentang Pileg yang hasilnya diketahui pada 20 Maret 2024 yang menjadi landasan Pilkada nantinya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pemungutan suara itu 14 Februari 2024. Menurut Undang-Undang Pemilu, rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu secara rasional itu paling lama 35 hari kedepan setelah 14 Februari, itu jatuhnya kira-kira 20 Maret," ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa, 26 September 2023.

img_title Pengakuan Mengejutkan 2 Saksi dari KPU soal Ijazah Jokowi di Sidang Dokter Tifa

"Sehingga tanggal 20 Maret itu sudah bisa diketahui partai apa, dapat suara berapa atau dapat kursi berapa di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, karena itu akan dijadikan bekal untuk pencalonan dalam pilkada," sambungnya.

Ilustrasi surat suara di pemilu

Photo :
  • vstory

img_title Cucun: Komunikasi Publik Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu

Hasyim menjelaskan bahwa, jika pencoblosan Pilkada dilakukan pada bulan September, 3 bulan sebelum atau pada Juni 2024 sudah ada pencalonan. Hal tersebut, kata dia, masih memenuhi waktu hasil perolehan suara partai sebagai syarat pencalonan Pilkada.

"Kalau coblosnya jadi September, 3 bulan sebelumnya pada bulan Juni itu pencalonan, jadi masih memenuhi dari segi waktu tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa untuk syarat pencalonan dalam pilkada," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasyim berkaca pada pengalaman tahun 2019, di mana sengketa Pileg sebagian besar merupakan sengketa antar calon bukan antar partai. 

"Artinya antar calon di internal partai di dapil yang sama sehingga kurang lebih kepastian tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa di DPRD mana sudah hampir dapat diketahui pada bulan Maret nanti," pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara tentang wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dimajukan dari yang semula digelar November menjadi September 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Tito, wacana Pilkada 2024 yang dimajukan itu rasional untuk dilakukan asalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu siap menjalankan.

"Kami lihat itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan, mereka merasa mampu, why not, di bulan September dan kemudian akhir Ddesember [sengketa hasil Pilkada] selesai," ujar Tito kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut