Istana Buka Suara soal Curhat Hasto yang Menyebut Jokowi Tinggalkan PDIP
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menilai pernyataan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak etis.
Sebelumnya, Hasto mengatakan partainya kini terluka dan sedih karena ditinggal Presiden Jokowi dan keluarganya, padahal selama ini PDIP sudah banyak membantu Jokowi dan keluarga di dunia perpolitikan nasional.
Jokowi Kampnye PDIP
- VIVAnews/Rohimat Nurbaya
Ali Ngabalin menekankan, dalam pemerintahan periode ke dua, Jokowi membangun rekonsiliasi dengan menggandeng hampir semua partai politik. Termasuk Partai Gerindra dan Prabowo Subianto, yang menjadi rival Jokowi selama dua kali Pilpres.
"Enggak usah marah-marah, sinisme, enggak usah ada kata-kata yang tak lazim keluar. Mari kita lihat dalam dunia politik, sebagai orang yang punya peradaban, punya kedewasaan berpikir dan bersikap, Kalau Hasto menilai Jokowi itu (meninggalkan) itu tak etis dan tak terlalu lazim memberikan penilaian yang vulgar itu," kata Ali Ngabalin dikutip Senin, 30 Oktober 2023.
Menurut Ngabalin, Presiden Jokowi sering menyampaikan bahwa urusan pencapresan merupakan urusan partai politik. Ngabalin meyakini Hasto pun mengetahui pernyataan Jokowi tersebut.
"Hasto tahu bahwa yang mencalonkan presiden dan wapres adalah partai politik atau gabungan partai politik. (Jadi), ada masalah apa Hasto memberikan penilaian itu kepada Jokowi," kata Ali Ngabalin.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin
- VIVA/Farhan Faris
Adapun mengenai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming yang menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto, lanjut Ngabalin, juga sudah diterangkan kepada publik. Jokowi menyebut Gibran sudah dewasa dan berhak menentukan jalan politiknya.
"Apakah karena Gibran anak Jokowi? Kan berkali-kali Presiden jelaskan. Dia sudah besar, dia sudah bisa ambil keputusan sendiri. Kalau koalisi Gerindra, Golkar memilih Gibran karena dia anak presiden, apa yang salah. Kenapa harus pernyataan (Hasto) itu keluar? Kenapa Jokowi yang harus jadi ukuran," kata Ngabalin.
