- DPR RI
Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Utut Adianto mengusulkan adanya pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI untuk Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024 hari ini, Selasa, 7 November 2023.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga Marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023.
Utut lantas menyinggung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan pemimpin tertinggi TNI. Ia mengaku khawatir, jika ada perintah dari Presiden Jokowi terhadap pimpinan TNI, untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
- Puspen TNI
Dia bahkan bertanya apakah Panglima TNI berani menolak perintah dari Presiden Jokowi. "Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden merintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan,” kata Politikus PDIP itu.
"TNI selama ini netral, Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup tidak bapak menolak? Kalau perintahnya melawan hukum?" sambungnya
Dalam kesempatan itu, Utut juga meminta KSAD Jenderal Agus Subiyanto yang diusulkan Presiden sebagai calon tunggal Panglima TNI, untuk cepat adaptasi terhadap situasi politik terkini.
"Pak KSAD juga sudah disuratin (dari presiden ke DPR menjadi calon tunggal Panglima TNI). Menurut saya, yang saya dengar bakal jadi calon panglima. Bapak juga harus latihan, bapak akan menjadi panglima saat turbulensi, hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," ujar Utut
Atas dasar itu, Utut lantas mengusulkan pembentukan panja netralitas TNI dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR. Utut menyebut usulan itu baru disampaikan di depan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah panja netralitas TNI. Kita di tengah kesibukan sebagai caleg, kita buat pengawasan," terang Utut.
Merespons usulan Utut, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memberikan “lampu hijau”. Politikus Partai Golkar itu memastikan usulan tersebut akan didiskusikan di internal Komisi I.
"Kalau memang ini untuk NKRI, nanti akan kita buat Panja. Kita akan godok diinternal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan panja dan keanggotaan," kata Meutya.
