Usut Dugaan Pembobolan Data DPT Pemilu 2024, Menkominfo Koordinasi dengan BSSN dan KPU
- Dok. Telkom
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku sedang berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menindaklanjuti dugaan pembobolan 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.
“Ya, ini sekali lagi, aparat penegak hukum dan BSSN, KPU, kami ini sedang berkoordinasi,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Budi menekankan, Kementerian akan merujuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menindak tegas pelaku pembobolan data DPT di KPU RI tersebut. Pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah harus diproses secara hukum, katanya.
Informasi dugaan pembobolan data KPU itu kali pertama ramai di media sosial X karena akun bernama Mario @p4cen0g3 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar situs peretas.
Petugas PPS mengambil logistik Pemilu saat didistribusikan ke TPS-TPS di Distrik Wesaput Wamena, Jayawijaya, Papua. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Dalam postingan diperlihatkan logo KPU beserta beberapa keterangan terkait data pemilih, yang dia jelaskan berdasarkan apa yang dia ketahui.
"Seorang threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari @KPU_ID sebesar 2 BTC dengan jumlah baris 252 juta dan field-field seperti NIK, NKK, nomor KTP, nama, TPS ID, difabel, e-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain-lain. Data-data tersebut termasuk data KJRI, KBRI, KRI," kata akun Mario, di media sosial X, Selasa, 28 November 2023.
Hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual beli data curian, yakni Breaschforum. Tetapi terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi.
DKPP Berhentikan Dua Penyelanggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti Langgar Kode Etik
