- Tangkapan layar KPU
Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari mengaku tak ambil pusing, dengan banyak tanggapan masyarakat soal penyelenggaraan debat calon presiden perdana.
Menurutnya, penilaian debat perdana itu sepenuhnya kewenangan publik. “Soal debatnya menarik atau tidak, tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa,” ujar Hasyim kepada wartawan di KPU RI, dikutip Rabu, 13 Desember 2023.
Hasyim mengatakan, suguhan debat perdana calon presiden semalam merupakan bentuk usaha terbaik yang sudah dilakukan demi memberikan keyakinan terhadap publik terhadap tiga kandidat calon yang bakal dipilih pada Pemilu 2024.
Debat Capres-Cawapres Pertama
- VIVA/M Ali Wafa
"Orisinalitas pertanyaan dari masing-masing calon presiden tidak bisa di-setting, tidak bisa diprediksi ditanya apa dan kita mengikuti bersama pertanyaan yang diajukan semuanya lugas oleh masing-masing presiden kepada calon presiden yang lain. Demikian juga ketika menjawab," ujarnya.
Hasyim berharap agar masyarakat dapat menyerap jawaban tiga calon presiden pada debat perdana tersebut. Adapun pada debat itu bertemakan soal pemerintahan, perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi dan penanganan hoaks.
"KPU berikhtiar supaya suasana debat atau perdebatan antar calon presiden terhadap tema yang diusung dikupas oleh masing-masing calon presiden, tentu dengan perspektif dan data dari calon presiden masing-masing," ujarnya.
Diketahui, debat perdana capres digelar Selasa, 12 Desember 2023. Debat perdana ini akan mencakup tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan dalam debat perdana ini ada terbagi dalam 6 segmen yang dipisah dengan jeda iklan total sehingga durasi 150 menit. Khusus untuk debat 120 menit dan di setiap segmen ada jeda iklan berdurasi sekitar 5 menit.
"Di antara segmen itu, ada jeda iklan waktunya kurang lebih masing-masing 5 menit," kata Hasyim di gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.
