Respons Temuan PPATK soal Dana Kampanye, TKN Prabowo-Gibran: Kami Transparan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi dana mencurigakan untuk kampanye Pemilu 2024, salah satunya bersumber dari tambang ilegal.
Mengenai hal itu, Nusron memastikan pihaknya transparan mengenai dana yang digunakan untuk kampanye Pemilu 2024. Nusron menegaskan, kubunya selalu mengikuti aturan dan standar yang ditetapkan KPU mengenai dana kampanye itu.
"Soal dana kampanye TKN, kami transparan sebagaimana aturan main yang dibuat KPU. Semua standar KPU sudah kita ikuti semua," ucap Nusron saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 18 Desember 2023.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid.
- VIVA/Andrew Tito.
Nusron mengatakan PPATK merupakan lembaga yang hanya bisa melakukan tracing. Sementara pengusutan tetap harus dilakukan aparat penegak hukum.
Maka dari itu, dia mendorong aparat penegak hukum berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut tuntas temuan dana kampanye tersebut.
"PPATK itu hanya lembaga tracking dan melaporkan hasil tracking, bukan lembaga yang berhak mengusut tuntas. Yang berhak mengusut tuntas adalah aparat penegak hukum. Jadi soal ini kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pihaknya menemukan data peningkatan transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024. Transaksi bernilai triliunan rupiah tersebut melibatkan ribuan nama.
"Ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kami lakukan. Sesuai dengan kewenangan kami," kata Ivan di Jakarta Barat, Kamis, 14 Desember 2023.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana
- VIVA/M Ali Wafa
Ivan mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke KPU dan Bawaslu mengenai masalah ini. Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal tersebut.
"Kami sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kami sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," kata Ivan.
Ivan mengatakan, laporan kepada PPATK terkait dengan Pemilu 2024 sangat masif. Kata Ivan, peningkatan transaksi mencurigakan itu mencapai lebih dari 100 persen.
