Catatan Imparsial soal Demokrasi dan Kemunduran HAM Era Jokowi Tahun 2023

Jumat, 29 Desember 2023 - 10:31 WIB

Oleh :

Surya Aditiya

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Sumber :

Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden

VIVA – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan kemunduran demokrasi dan kemunduran hak asasi manusia merupakan sesuatu yang faktual, bukan hal yang mengada-ngada.

Gufron menyebut, demokrasi yang dibangun sejak tahun 1998 yang seharusnya semakin terkonsolidasi, di era pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran yang serius. Demokrasi substantif yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan HAM dikorupsi oleh perilaku elit politik yang pragmatis.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri

Photo :

Istimewa

Kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.

“Model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat, hal ini tercermin dari proyek nasional dan berbagai pembangunan infra struktur yang meminggirkan hak-hak rakyat,” kata Gufron dałam Diskusi dan Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis, 28 Desember 2023.

“Untuk mengamankan kepentingan pembangunan tersebut, segala upaya dilakukan termasuk mengabaikan pembangunan politik demokrasi, hukum dan HAM,” sambungnya.

Dia menjelaskan, dalam konteks HAM misalnya, pemerintahan Jokowi cenderung mengedepankan kebijakan yang selektif dalam penegakan HAM. Agenda HAM yang memiliki resiko politik bagi pemerintahan atau presiden, seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, cenderung diabaikan.

Jokowi dianggap cenderung memilih jalan non yudisial meskipun hal itu tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan keadilan dan kebebasan korban.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers dari Washington DC, AS.

Photo :

Setpres

Gufron juga menyoroti pentingnya politik elektoral (pemilu 2024) untuk dijadikan sebagai media politik bagi gerakan Masyarakat sipil untuk merebut kembali ruang demokrasi yang dibajak oleh elit politik.

“Jangan sampai kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia terus berlanjut setelah pemilu 2024, khususnya terpilihnya pemimpin politik nasional yang memiliki catatan buruk dalam pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata dia.