Momentum Estafet Kepemimpinan Nasional, Pemilu Harus jadi Ruang Pertarungan Politik Gagasan
- istimewa
Jakarta - Pemilu dinilai sebagai ajang pesta demokrasi untuk melahirkan estafet kepemimpinan nasional. Maka itu, pemilu mesti jadi ruang pertarungan politik gagasan.
Demikian hal itu dibahas saat acara silarurahmi antara kelompok mahasiswa dari Cipayung Plus dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, mereka sepakat menyatakan sikap terkait Pemilu 2024.
Ketua Umum Permabudhi Prof. Dr. Philip K.WidjajaKomit mengatakan pemilu harus terus didorong sebagai ruang pertarungan politik gagasan.
"Yakni dengan cara menguatkan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," kata Prof Philip K, di Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024.
Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Menurut dia, ajang pemilu harus jadi momentum melahirkan estafet kepemimpinan nasional karena demi kepentingan bangsa. "Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia," jelasnya.
Philip juga menyampaikan Cipayung Plus dan Permabudhi sepakat untuk menolak segala bentuk money politic atau politik uang di Pemilu. Dia juga mengecam maupun menolak kampanye hitam atau black campaign.
"Juga menolak isu-isu SARA, hoax dan politik identitas yang bisa mereduksi kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Philip.
Pun, dia menuturkan netralitas TNI-Polri pada pesta demokrasi lima tahunan. Ia bilang hal itu demi jaga stabilitas politik ketika Pemilu.
Lebih lanjut, Permabudhi-Cipayung Plus juga mendorong komitmen para capres cawapres serta parpol bisa memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek tetapi subyek politik.
"Dengan cara membuka ruang seluas-luasnya di dalam ruang kekuasaan jika memenangkan pertarungan Pemilu 2024," ujar Philip.
Dia juga mengimbau seluruh umat Budha Indonesia bisa berpartisipasi menggunakan hak politiknya di pemilu.
"Kami juga mengajak seluruh umat Budha Indonesia untuk selalu menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, dengan selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila Buddhis sebagai dasar moral dan etika umat Buddha," jelas Philip.
Daftar Pemimpin Negara yang Menjadi Buronan LCC, Terbaru dan Terlengkap!
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/LCC) merupakan badan peradilan internasional yang menangani kasus genosida dan kejahatan perang.
