- VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)
Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah meyakini Partai Golkar tidak bakal nekat mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3). PDIP, kata dia, sudah berkomunikasi dengan Golkar terkait hal tersebut.
"Kalau Ketua DPR RI, haqqul yaqin, ainul yaqin saya sampai saat ini komunikasi dengan Golkar," kata Said kepada wartawan, Senin, 1 April 2024.
Menurut Said, Golkar sejalan dengan PDIP tidak berkeinginan merombak UU MD3.
Ilustrasi sidang Paripurna DPR.
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
"Golkar pada posisi tidak berkehendak merombak atau merevisi UU MD3, tidak berkehendak," kata Said.
Said menekankan, optimis Golkar punya sikap yang sama dengan PDIP tentang undang-undang. Dia menyebut Golkar tidak akan mengubah undang-undang demi kepentingan sesaat.
"Karena komitmen Golkar sama dengan kami (PDIP), mengawal seluruh undang-undang yang ada dan tidak karena kepentingan sesaat mengubah, itu bukan ciri khas Golkar," ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyinggung isu perebutan kursi Ketua DPR RI yang disampaikan Golkar dengan merevisi UU MD3. Hasto mengatakan kursi Ketua DPR RI adalah bentuk kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu.
Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).
- vivanews/Andry
Hasto mengatakan berdasarkan UU MD3, kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. PDIP berhasil menjadi partai pemenang Pemilu 2024, maka akan secara otomatis kursi Ketua DPR diisi oleh PDIP.
"Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti, sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar," kata Hasto beberapa waktu lalu.
Soroti RUU Kementerian Negara, PDIP: Jangan Cuma Bagi-bagi Kekuasaan
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti Revisi Undang-undang Kementerian Negara yang sedang bergulir di DPR RI. PDIP mewanti-wanti agar Revisi UU Kementerian Negara tidak han
