Golkar Jangan Terburu-buru Tentukan Capres

VIVAnews – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar diperkirakan berlangsung panas karena adanya perbedaan pendapat soal calon presiden. Politisi Golkar Slamet Effendy Yusuf mengatakan Golkar tak usah terburu-buru menentukan siapa calon presiden.

Saksi Sebut Uang Rp 3 Juta Perhari untuk Rumah Dinas SYL: Pesan GrabFood Hingga Biaya Laundry

”Keputusan bisa saja dibuat di luar Rapimnas,” katanya dalam perbincangan deng an VIVAnews, Jumat 17Oktober 2008.

Menurut dia, untuk saat ini Golkar lebih penting berkonsildasi untuk pemenangan pemilu legislatif dalam Rapimnas.  ”Berharga atau tidaknya Golkar ditentukan dalam pemilu,”  katanya. Setelah mengetahui kekuatan Golkar dalam pemilu, baru wacana siapa calon presiden dan wakil presiden, digulirkan.

Sosok Kenan Pownall, Winger Klub Belanda Berdarah Indonesia: Sepupu Nathan Tjoe-A-On

Soal calon, Rapimnas sebaiknya mempersiapkan sekumpulan orang yang bisa dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Termasuk soal aliansi dengan partai lain, sebaiknya Rapimnas menentukan kriteria-kriteria ke arah mana aliansi itu. ”Bukan menunjuk,” katanya.

Wacana siapa yang bakal dicalonkan Golkar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 diperkirakan bakal membuat Rapimnas yang diselenggarakan 17-19 Oktober 2008 berlangsung panas.

Selain Sabu, Rio Reifan Juga Konsumsi Ekstasi dan Alprazolam

Organisasi sayap Golkar,  Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), jauh-jauh hari sudah mencalonkan Sultan Hamengkubowono X sebagai calon. Sementara salah satu Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai berpendapat pasangan Yudhoyono-Kalla layak satu periode lagi.

Nama-nama lain yang juga berpeluang sebagai calon adalah Agung Laksono, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie.

Selain itu, ada lamaran Taufiq Kiemas yang menginginkan pendamping Mega, dari Golkar. Ada juga wacana menduetkan kembali Yudhoyono-Kalla, juga jadi bahan perdebatan.

Menurut Slamet, sah-sah saja ada beda pendapat. ”Perbedaan pendapat harus dibiarkan hidup sampai setelah pemilu legislatif,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya