Diwajibkan Mundur dari DPRD Bila Jadi Caleg, KPU Digugat

Pemohon mengajukan uji materi Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2, huruf j, dan huruf k PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. "KPU sudah melewati wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang," ujar kuasa hukum pemohon, Derta Rahmanto, usai mendaftarkan permohonan di gedung MA, Jakarta, Jumat, 26 April 2013.

Menurut Derta, peraturan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi anggota legislatif yang ingin menyelesaikan masa jabatan dan tanggung jawab selama lima tahun. "Ketentuan Pasal 19 huruf i angka 1 dan 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tidak memberikan pengayoman, keadilan dan ketertiban serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Derta.

Oleh karena itu, pemohon meminta MA membatalkan pasal yang dimaksud. "Pasal tersebut harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum, sehingga tidak dapat diakui keberadaannya dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya. (eh)

Halaman Selanjutnya