Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Sikap 'mendua' Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), membuat Partai Demokrat geram.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati, Senin 10 Juni 2013, mengatakan sikap PKS tersebut hanya mementingkan pencitraan jelang Pemilu 2014 mendatang.
"Masyarakat silakan mempelajari. Kami melihat PKS membuat pencitraan yang katanya mendukung masyarakat kecil, tapi pada kenyataanya membunuh masyarakat kecil," kata Andi.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini mengatakan, seharusnya PKS bisa bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Sikap PKS yang demikian menunjukkan partai tersebut tidak lagi sejalan dengan semangat koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Kalau memang masih mau berseberangan dengan keputusan dan kebijakan pemerintah, saya kira itu tidak sesuai dengan komitmen koalisi. Ya keluar saja dari koalisi," ujarnya.
Seharusnya, kata Andi, PKS bersikap gentle untuk keluar dari Setgab. Tidak ragu dan tidak perlu menunggu untuk dikeluarkan. "Sebetulnya sikap partai yang berbasis Islam, berjanji itu harus dipatuhi," ucapnya.
Andi menjelaskan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM bukanlah perkara yang mudah. Bahkan, kebijakan tersebut pahit bagi Partai Demokrat yang notabene partai yang tengah berkuasa. Nama Partai Demokrat bisa negatif lantaran SBY menaikkan harga BBM disaat kondisi masyarakat juga masih sulit dalam hal ekonomi.
"Pahit bagi Demokrat untuk menaikkan BBM. Kalau mau bicara strategi pemenangan pemilu ini justru merupakan strategi yang tidak baik. Menaikkan harga BBM itu harus dilakukan oleh pemerintah, karena tidak ada solusi lain," ucapnya.
Seperti diketahui, PKS secara terang-terangan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, penolakan ini didukung oleh seluruh DPW PKS seluruh Indonesia.
Namun anggota Majelis Syuro PKS yang duduk sebagai menteri di kabinet SBY, mendukung kebijakan pemerintah. Menteri itu yakni, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menkominfo Tifatul Sembiring.
"Yang menolak bukan majelis syuro, bukan DPTP. Kalau keputusan di majelis syuro tidak menolak," ujar Mensos Salim.
Menurutnya, hingga kini DPTP PKS belum berkumpul dan bertemu membahas sikap terkait kenaikan BBM. Sehingga belum ada keputusan. "Kalau yang didengar-dengar (menolak) itu sikap DPP atau sebagian kader saja," katanya.
Begitu juga dengan Tifatul Sembiring, yang terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah. "Saya sebagai Menkominfo dan sebagai sekretaris tim sosialisasi penyesuaian harga BBM, saya harus mendukung. Saya bahkan kampanyekan di televisi, radio, dan koran," kata Tifatul.
![Dok. Tangkapan Layar]()
![img_title]()
Baca Juga :
Diduga Ada Persekongkolan Jahat Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi Paket Saham
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini mengatakan, seharusnya PKS bisa bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Sikap PKS yang demikian menunjukkan partai tersebut tidak lagi sejalan dengan semangat koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Kalau memang masih mau berseberangan dengan keputusan dan kebijakan pemerintah, saya kira itu tidak sesuai dengan komitmen koalisi. Ya keluar saja dari koalisi," ujarnya.
Seharusnya, kata Andi, PKS bersikap gentle untuk keluar dari Setgab. Tidak ragu dan tidak perlu menunggu untuk dikeluarkan. "Sebetulnya sikap partai yang berbasis Islam, berjanji itu harus dipatuhi," ucapnya.
Andi menjelaskan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM bukanlah perkara yang mudah. Bahkan, kebijakan tersebut pahit bagi Partai Demokrat yang notabene partai yang tengah berkuasa. Nama Partai Demokrat bisa negatif lantaran SBY menaikkan harga BBM disaat kondisi masyarakat juga masih sulit dalam hal ekonomi.
"Pahit bagi Demokrat untuk menaikkan BBM. Kalau mau bicara strategi pemenangan pemilu ini justru merupakan strategi yang tidak baik. Menaikkan harga BBM itu harus dilakukan oleh pemerintah, karena tidak ada solusi lain," ucapnya.
Seperti diketahui, PKS secara terang-terangan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, penolakan ini didukung oleh seluruh DPW PKS seluruh Indonesia.
Namun anggota Majelis Syuro PKS yang duduk sebagai menteri di kabinet SBY, mendukung kebijakan pemerintah. Menteri itu yakni, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menkominfo Tifatul Sembiring.
"Yang menolak bukan majelis syuro, bukan DPTP. Kalau keputusan di majelis syuro tidak menolak," ujar Mensos Salim.
Menurutnya, hingga kini DPTP PKS belum berkumpul dan bertemu membahas sikap terkait kenaikan BBM. Sehingga belum ada keputusan. "Kalau yang didengar-dengar (menolak) itu sikap DPP atau sebagian kader saja," katanya.
Begitu juga dengan Tifatul Sembiring, yang terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah. "Saya sebagai Menkominfo dan sebagai sekretaris tim sosialisasi penyesuaian harga BBM, saya harus mendukung. Saya bahkan kampanyekan di televisi, radio, dan koran," kata Tifatul.
BNPB Kasih Jurus Jitu Atasi Bencana Banjir
Direktur Mitigasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton Suar Pelita Pandjaitan membeberkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir.
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
