Rapat SBY dengan Setgab Tak Bahas Sanksi untuk PKS

Sikap Partai Keadilan Sejahtera yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai punya agenda tersembunyi.

Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, Selasa malam 11 Juni 2013 menyatakan, penolakan PKS terlihat untuk menggiring opini masyarakat bahwa partai koalisi tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Kami yang mendukung BBM naik seolah-olah tidak pro rakyat, sementara yang menolak seolah-olah membela rakyat. Bisa diartikan begitu, terselubung seperti itu," kata Suryadharma.

Soal anggapan partai koalisi kurang tegas dan terlihat sulit mendepak PKS dari koalisi, Surya membantahnya. Ia mengatakan, keputusan akhir nasib partai dakwah itu ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengingat itu hak prerogatif presiden. "Bukan sulit, tapi presiden sangat sabar," katanya.

Meski rapat internal membahas sikap PKS, namun kata Surya, pembahasan tidak sampai pada pemberian sanksi kepada partai yang dipimpinan Anis Matta itu.

"Tadi juga tak dibicarakan soal sanksi PKS. Kami hanya sayangkan penolakan PKS sangat masif. Selain dalam wujud pernyataan media dan spanduk luas," katanya.

Presiden menggelar rapat dengan beberapa menteri serta ketua partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), Selasa malam 11 Juni 2013.

Dalam rapat malam ini tidak ada menteri ataupun perwakilan PKS. Partai itu memang sengaja tak diundang dalam rapat internal. Karena salah satu agenda pembahasan adalah soal sikap PKS menolak kenaikan harga BBM dan sikapnya yang tidak sejalan dengan koalisi.

Hadir dalam rapat itu Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menseneg Sudi Silalahi, Menkumham Amir Syamsuddin.