Lapas Rusuh Lagi, DPR Kritik Pidato RAPBN Presiden

VIVAnews - Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR, Gede Pasek Swardika, geram kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terulang kembali. Kali ini, terjadi di Lapas Ruku di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pada Minggu malam, 18 Agustus 2013.

‎"Tampaknya para penanggung jawab di Lapas belum juga paham dan sadar kalau sekarang ini kondisi darurat Lapas itu memerlukan konsentrasi dan kesungguhan dalam pengelolaannya," kata Pasek dalam pesan singkatnya, Senin 19 Agustus 2013.

Menurut Pasek, kerusuhan Lapas itu, bisa terjadi di mana-mana. Sebab, kondisi Lapas sama saja. Misalnya, kondisi Lapas yang kelebihan kapasitas, narapidana yang sulit mendapat remisi, kondisi Lapas yang tidak ideal, dan ketidakadilan dalam manajemen Lapas yang dirasakan penghuni.

"Semua ini mestinya dipahami harus diikuti dengan keseriusan dan siaga sepanjang, kondisi tersebut belum teratasi," ujar dia.

Para napi itu, kata Pasek, adalah orang-orang yang bermasalah dan mengalami tekanan psikis sehingga mudah frustasi. Oleh karena itu, pendekatannya harus komprehensif. "Selain itu, manajemen remisi harus ditata secara transparan, baik dan terukur serta berkeadilan, ini juga jadi pemicunya."

Sementara, anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, justru menyoroti pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Di mana, kata Martin, dalam pidato itu anggaran 2014, pemerintah tidak memasukkan anggaran untuk perbaikan manajemen Lapas.

"Dalam pidatonya, tidak mencerminkan semangat pemerintah untuk melaksanakan penegakan hukum dengan membenahi Lapas dan Rutan (rumah tahanan)," ujarnya.