Sumber :
- Dok. Antara
VIVAnews -
Ketua DPP Partai Golkar, Hadjriyanto Thohari, Selasa 8 Oktober 2013, mengatakan, perilaku Chairun Nisa telah merusak citra Partai Golkar. Kata Hajriyanto, masyarakat sangat sensitif terhadap kasus-kasus korupsi.
"Berita-berita yang dikaitkan secara langsung dengan Partai Golkar, pasti akan berpengaruh pada citra dan opini terhadap partai," kata Hajriyanto di Gedung DPR, Jakarta.
Chairun Nisa pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus korupsi pengadaan Alquran, yang juga melibatkan anggota Fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar.
Kini, Chairun Nisa langsung ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. [Baca selengkapnya: ]
"Saat dipanggil sebagai saksi pun, masyarakat sudah banyak yang mendorong untuk dipecat," kata Hadjriyanto.
Meski banyak desakan dari masyarakat untuk segera memecat Chairun Nisa, tetapi partainya tidak bisa serta merta melakukan pemecatan.
"Kalau kita memegang prinsip negara hukum memang sulit. Di satu pihak, asas yang digunakan praduga tak bersalah. Tetapi aspirasi di masyarakat, jangankan jadi tersangka, baru dipanggil KPK saja maunya publik dipecat. Sementara DPP tidak bisa memecat, nanti bisa ditutut dan bisa kalah," dia menjelaskan.
Untuk menyikapi dan menanggapi kasus korupsi yang menjerat kadernya, termasuk soal nasib Chairun Nisa, Partai Golkar akan menggelar rapat bersama dalam pekan ini. "Intinya, Partai Golkar tidak mau kasus-kasus ini memperburuk citra Partai Golkar di 2014," kata dia. (umi)
![Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.]()
![img_title]()
Baca Juga :
Ketua Harian Dekranas Harap Seluruh Stakeholder Dukung Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM
Kini, Chairun Nisa langsung ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. [Baca selengkapnya: ]
"Saat dipanggil sebagai saksi pun, masyarakat sudah banyak yang mendorong untuk dipecat," kata Hadjriyanto.
Meski banyak desakan dari masyarakat untuk segera memecat Chairun Nisa, tetapi partainya tidak bisa serta merta melakukan pemecatan.
"Kalau kita memegang prinsip negara hukum memang sulit. Di satu pihak, asas yang digunakan praduga tak bersalah. Tetapi aspirasi di masyarakat, jangankan jadi tersangka, baru dipanggil KPK saja maunya publik dipecat. Sementara DPP tidak bisa memecat, nanti bisa ditutut dan bisa kalah," dia menjelaskan.
Untuk menyikapi dan menanggapi kasus korupsi yang menjerat kadernya, termasuk soal nasib Chairun Nisa, Partai Golkar akan menggelar rapat bersama dalam pekan ini. "Intinya, Partai Golkar tidak mau kasus-kasus ini memperburuk citra Partai Golkar di 2014," kata dia. (umi)
Minta Jangan Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan, Luhut Yakin Prabowo Setuju Dengannya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan maksud pesannya, jangan bawa orang toxic ke pemerintahan Prabowo.
VIVA.co.id
15 Mei 2024
Baca Juga :
