- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Menurut dia, biaya politik yang mahal justru lebih banyak terjadi bila pilkada dipilih oleh DPRD.
"Akan ada deal-deal politik antara legislatif dan eksekutif jika kepala daerah di pilih oleh DPRD. APBD pun akan lebih banyak menjadi lahan bagi DPRD menggerogoti uang rakyat," kata Arie, Minggu, 21 September 2014.
Menurut dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada ini, jika kembali melaksanakan pilkada tidak langsung maka Indonesia akan menjadi mundur.
"Harusnya kalau ada capaian pilkada yang buruk, itu yang refleksi adalah partai politik. Lebih baik hentikan saja pembahasan RUU Pilkada karena akan menyakiti rakyat," kata dia.
Arie menilai saat ini kualitas anggota dewan, baik DPR RI hingga DPRD kabupaten-kota, masih belum baik. Sehingga, sangat sulit untuk mencari kepala daerah yang kredibel sesuai harapan rakyat.
"Saat ini wakil rakyat masih tidak kredibel. Bagaimana bisa memilih kepala daerah dari wakil rakyat yang tidak kredibel?" kata Arie.
Dana Otsus Papua Dioptimalkan untuk Pembangunan Fisik Pendidikan dan SDM
Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fatah jelaskan dana otsus meliputi bantuan tugas belajar mahasiswa dan siswa. Dan juga bantuan untuk menunjang kebutuhan sekolah
