Jokowi Disarankan Pilih Menkumham Bukan Dari Parpol

Senin, 22 September 2014 - 16:30 WIB
Oleh :
Joko Widodo dan Jusuf Kalla
Joko Widodo dan Jusuf Kalla
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Photo Mini 1
VIVAnews
- Indonesia Corruption Watch menyarankan agar posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kabinet pemerintahan yang akan datang, diisi oleh orang dari kalangan profesional, bukan yang berasal dari Partai Politik.


"Ada dua persyaratan, tidak dari Parpol, kemudian kedua bukan pengacara koruptor. Kalau dari Parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (Pembebasan Bersyarat) ini," kata Peneliti ICW, Emerson Yuntho, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Senin 22 September 2014.


Dia menuturkan, jika Menteri Hukum dan HAM berasal dari Parpol, maka akan muncul masalah ketika narapidana yang mengajukan PB berasal dari Partai yang sama dengan Menteri itu. Penilaian Menteri tersebut akan dipertanyakan objektifitasnya.
Baca Juga :
Said Iqbal Tegaskan Partai Buruh Akan Dukung Prabowo Gibran


Baca Juga :
Dokter Peringatkan Soal Obat Pelangsing yang Kerap Diendorse Artis
Dia mengambil contoh kasus pemberian PB terhadap Hartati Murdaya yang berasal dari Partai Demokrat, sedangkan diketahui Menteri Hukum dan HAM yang saat ini menjabat yakni Amir Syamsuddin juga berasal dari partai yang sama.

Baca Juga :
Massa Buruh Padati Kota Surabaya, Lalu Lintas Mulai Padat

"Dalam kasus Hartati orang akan curiga, jangan-jangan ini adalah pemberian hadian di era SBY sama Amir yang kebetulan satu partai dengan Hartati," ujar Emerson. (ren)
Ilustrasi Demo Hari Buruh

Mengenal Sejarah Hari Buruh Internasional yang Diperingati Setiap 1 Mei

Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei bukanlah sekadar hari libur. Tanggal tersebut memiliki sejarah panjang yang merepresentasikan perjuangan kelas pekerja untuk mend

img_title
VIVA.co.id
1 Mei 2024
Baca Juga :