Sumber :
- VIVAnews/Daru Waskita
VIVAnews
- Ketua DPP Partai Golkar, Siti Hediyati Hariyadi atau sering disapa Titiek Suharto berharap pemerintah lebih tanggap dalam menangani dan mengantisipasi bencana seperti yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Diantara yang perlu disiapkan adalah aturan hukum yang dapat memayungi ketanggapdaruratan itu.
"Salah satu masalahnya Undang Undang kepalangmerahan yang belum selesai di DPR. Mudah mudahan saya bisa membantu lahirnya undang undang kepalang merahan di DPR," katanya di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin 15 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Salah satu masalahnya Undang Undang kepalangmerahan yang belum selesai di DPR. Mudah mudahan saya bisa membantu lahirnya undang undang kepalang merahan di DPR," katanya di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin 15 Desember 2014.
Menurutnya, undang undang itu bisa menjadi payung hukum bagi berbagai organisasi seperti Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan berbagai bantuan. Bantuan yang diberikan agar dapat meringankan korban dan membantu pemerintah dalam penanganannya saat evakuasi.
Anggota komisi IV DPR RI ini meminta pemerintah lebih tanggap melakukan evakuasi dan relokasi korban tanah longsor di Banjarnegara. Ia juga meminta pemerintah untuk terus memantau dan bersiap mengawasi berbagai wilayah yang rawan bencan.
Mantan istri, Prabowo Subianto yang saat ini masuk bursa calon pimpinan PMI ini mengatakan telah bertemu ketua sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) yang saat ini menjabat Wakil Presiden. Putri mantan presiden Suharto ini menyatakan mendapat restu dari JK untuk maju memimpin PMI.
"Saya bicara dengan pak JK, katanya enggak mau maju lagi. Makanya saya memberanikan diri untuk maju," katanya.
Titiek mengatakan saat pertemuannya beberapa waktu lalu, JK menjelaskan alasan kenapa mundur dari bursa ketua PMI.
"Kalo beliau maju, repot katanya. Kalau ke lokasi bencana butuh biaya tinggi. Itu kata beliau sendiri. Kalau pak JK enggak mau, saya maju deh," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, undang undang itu bisa menjadi payung hukum bagi berbagai organisasi seperti Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan berbagai bantuan. Bantuan yang diberikan agar dapat meringankan korban dan membantu pemerintah dalam penanganannya saat evakuasi.
