Sumber :
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id - Reshuffle kabinet dianggap gagal membangun harapan baru. Sebaliknya, dampak dari reshuffle justru menampilkan gambaran tentang buruknya soliditas pemerintahan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta dengan cepat memulihkan kepercayaan rakyat dan investor asing.
Menurut Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo, nilai tambah dari reshuffle kabinet sudah tidak ada lagi akibat perselisihan antara Menteri Koordinator bidang maritim dan sumber daya, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Masyarakat dan juga pebisnis lokal maupun pemodal asing menilai Kabinet Kerja sudah rapuh dan pemerintahan secara keseluruhan tidak solid," katanya dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Minggu, 23 Agustus 2015.
Menurut Bambang Soesatyo, meski masalah itu diklaim sudah diselesaikan di Sidang Paripurna Kabinet pada Rabu lalu, publik belum percaya sepenuhnya kalau penyelesaian itu akan membuat kabinet solid atau kompak dalam waktu cepat.
"Pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan setidaknya mencermikan luka yg dialami Kabinet Kerja belum kering atau belum sembuh benar," katanya.
Usai menemui Wapres JK pada Jumat kemarian, Luhut menegaskan bahwa menteri yang tidak sejalan dengan Presiden akan dibuang. Hal itu juga dikemukakan Luhut di forum sidang paripurna kabinet Jumat lalu. Artinya, dari aspek soliditas, kerusakannya terbilang parah.
"Mau tidak mau, beban persoalan ini harus dikembalikan ke pundak Presiden Jokowi. Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, hanya Presiden yang tahu. Namun, upaya itu menjadi keharusan karena adanya dua tantangan yang cukup serius," ujarnya.
Baca Juga :
'Perpanjangan Kontrak Freeport Wewenang Jokowi'
Pertama, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang untuk bisa menyelenggarakan pilkada yang jujur, bersih dan aman di 269 daerah pemilihan. Pelaksanaan pilkada ini menjadi pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia.
Kedua, tantangan eksternal akibat meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yg melibatkan kekuatan utama ekonomi dunia, seperti China dan Amerika Serikat membuat depresiasi rupiah makin melebar.
"Agar bisa menanggapi dua tantangan itu, Presiden harus mampu mengembalikan istana sebagai sumber solusi bangsa. Karena istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan seperti istana kampret di pohon beringin halaman istana yang perlu dikepret," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kedua, tantangan eksternal akibat meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yg melibatkan kekuatan utama ekonomi dunia, seperti China dan Amerika Serikat membuat depresiasi rupiah makin melebar. "Agar bisa menanggapi dua tantangan itu, Presiden harus mampu mengembalikan istana sebagai sumber solusi bangsa. Karena istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan seperti istana kampret di pohon beringin halaman istana yang perlu dikepret," katanya.
