- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) John Peris berterima kasih dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Dia menilai kritik Muhaimin soal DPD itu tidak salah.
"Kritik politik Muhaimin sebagai ketua umum itu benar. Kalau tidak mempunyai wewenang yang jauh di bawah DPR atau tidak miliki fungsi yang signifikan, ya bubarkan saja," kata John saat dialog bertema “Lebih Dekat dengan DPD RI”, yang menjadi rangkaian Hari Pers Nasional di Mataram, NTB, Sabtu, 6 Februari 2016.
John menambahkan bahwa persoalan lain saat DPD dibubarkan adalah siapa yang akan mengawasi DPR. Menurut dia, tidak ada satu pun lembaga di negara ini yang lolos dari pengawasan DPD.
"DPD dibentuk dalam rangka check and balances system, antara dua lembaga legislatif ini. Misalnya dalam rangka pembuatan undang-undang, dalam konteks NKRI, kita harus kawal itu," ungkapnya.
DPD berbeda dengan DPR yang mewakili partai. DPD adalah suara langsung masyarakat daerah kepada anggota DPD, sehingga DPD mewakili daerah bukan partai.
"Kami harus kawal kepentingan daerah dalam rangka memperkuat NKRI," ujar John.
John mengakui hal tersebut belum bisa direalisasikan oleh para anggota DPD dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD dalam perundang-undangan. Atas dasar itu, DPD tetap akan berjuang untuk menambah kewenangan dan memperjuangkan aspirasi daerah.
"Kami amendemen undang-undang. Tidak ada cara lain untuk penguatan amendemen," tuturnya.
Golkar, Gonjang-ganjing Koalisi dan Poros Tengah
Gonjang-ganjing koalisi pilpres yang belum reda, tidak terlepas dari sikap Golkar yang belum final memutuskan posisi politiknya.
