- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Partai (DPP) PDIP Hendrawan Supratikno langsung menyikapi pidato mantan Presiden SBY terkait informasi intelijen yang disebutnya tidak valid terkait aksi demonstrasi 4 November. Menurut SBY, pemerintah menerima informasi intelijen yang kurang akurat.
"Beginilah, laporan itu mempunyai klasifikasi ada grade A, B, C. Kita enggak usah campurilah. Enggak ada informasi yang ditelan mentah-mentah oleh Presiden," kata Hendrawan saat dihubungi, Rabu 2 November 2016.
Anggota Komisi XI DPR tersebut menolak jika Badan Intelijen Negara (BIN) lemah dan tidak memberikan informasi yang matang kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, semua informasi yang diterima Jokowi memiliki validitas tinggi.
"Ya tentu sudah disaring berkali-kali lah. Contohnya menerima informasi dari media sosial itu tidak dikategorikan sama menerima informasi dari BIN," ujarnya.
Sementara hiruk-pikuk rencana demonstrasi 4 November kata dia tak lain karena ramainya pro dan kontra di media sosial.
"Karena di socmed beredar SBY terlibat sebagai sponsorship demo ini. Tapi sekali lagi jangan dipercaya begitu saja," lanjutnya.
Hendrawan meminta semua pihak tidak begitu saja percaya informasi yang beredar di media sosial.
"Informasi dari medsos ini sekali lagi dipertanyakan, masing-masing pihak tidak boleh terlalu percaya dengan informasi yang muncul di medsos," katanya.
Sebelumnya Presiden ke-6 SBY mengadakan konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas Bogor Jawa Barat, Rabu 2 November 2016. Dalam konferensi pers tersebut SBY membahas isu politik yang saat ini sedang hangat. Ketua Umum Partai Demokrat ini meminta, jika ada pertemuan-pertemuan tokoh politik yang tidak masuk koalisi pemerintahan saat ini, jangan buru-buru dicurigai.
"Intelijen harus akurat, jangan berkembang menjadi intelijen yang ngawur dan asal tuduh. Saya kira bukan intelijen seperti itu yang harus hadir di NKRI,” kata SBY.
Nama-nama Calon Anggota Pansel KPK Masih Digodok Presiden Jokowi
Presiden Jokowi menghormati harapan dan masukan yang diberikan oleh seluruh elemen masyarakat, dalam pembentukan panitia seleksi atau Pansel calon pimpinan dan Dewas KPK.
