VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengeluh bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Imbasnya, penyimpangan praktik demokrasi terjadi seperti politisasi suku, agama, ras dan antargolongan atau kerap dikenal dengan istilah SARA.
"Ada kekeliruan dari yang menulis pidato Pak Jokowi. Terminologi (istilah) demokrasi kebablasan itu tidak dikenal. Dua kata itu (demokrasi dan keblabasan) tidak bisa disandingkan," kata Fahri di Gedung DPR, Kamis 23 Februari 2017.
Menurut Fahri, istilah keblabasan yang dikenal adalah keblabasan kebebasan atau keblabasan hukum atau dalam istilah asingnya adalah over regulated. Menurutnya, bukan keblabasan demokrasi seperti yang dikeluhkan Jokowi saat berbicara di acara pengukuhan pengurus baru Partai Hanura, kemarin.
"Yang bisa kebablasan itu adalah kebebasan atau hukum. Sisi lain daripada demokrasi itu adalah kebebasan dan hukum atau regulasi. Karenanya dua sisi dari demokrasi yakni kebebasan dan hukum harus berjalan seimbang," kata Fahri lagi.
Di acara pengukuhan pengurus baru Partai Hanura, Presiden Jokowi mengatakan demokrasi Indonesia saat ini ibarat demokrasi kebablasan. Namun menurut Presiden, hal itu bisa disikapi dengan adanya penegakan hukum yang baik.
"Nah demokrasinya tidak bisa kebablasan. Yang kebablasan itu salah satunya, kebebasannya atau hukumnya. Tapi kalau terjadi kebebasan yang anarki jauh lebik baik dari otoritarianisme," lanjut Fahri. (ren)
Jokowi Minta PM Singapura Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik di IKN Nusantara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong agar mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Ibu Kota Negara (IKN)
