- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disebut lebih tinggi dari Joko Widodo dalam salah satu survei baru-baru ini. Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, menilai meningkatnya elektabilitas bukan hanya faktor kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Jadi soal Pilgub DKI hanya salah satu faktor saja," kata Sodik, di Senayan, Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.
Menurut Sodik, lebih tingginya elektabilitas Prabowo di atas Jokowi juga dipengaruhi oleh performa Jokowi sebagai presiden saat ini. Menurutnya terdapat kepemimpinan Jokowi yang dianggap lemah oleh masyarakat.
"Saya pikir layak elektabilitas Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Pertama, performance kinerja Jokowi yang buruk dalam beberapa sektor, dan terutama kepemimpinan Jokowi yang lemah atau dalam menangani berbagai persoalan bangsa," ujar Sodik.
Selain itu, Sodik menilai masyarakat banyak yang melihat sikap-sikap kenegarawanan Prabowo dalam beberapa masalah. Salah satunya saat bertemu dengan Jokowi di saat situasi tengah panas.
"Ya, pandangan, sikap kenegarawanan dan jiwa besar Prabowo dalam berbagai masalah," kata Sodik.
Sebelumnya, survei Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) menyebut popularitas dan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meningkat. Posisi Prabowo bahkan mengalahkan Jokowi.
Jokowi berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 31,24 persen. Sementara Prabowo di posisi pertama dengan suara 35,16 persen. Survei Pemilihan Presiden 2019 dilakukan NCID pada periode April-Mei 2017.
Salah satu faktor yang membuat elektabilitas Jokowi turun adalah ketidakpuasan masyarakat atas berbagai kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat, seperti kenaikan tarif dasar listrik, pencabutan subsidi dan stabilitas keamanan yang terganggu. Juga soal penegakan hukum yang dianggap semakin lemah selama rezim Jokowi.
Sementara itu, Prabowo dianggap sebagai sosok yang mampu membalikkan keadaan. (one)
Jokowi Teken UU Desa yang Baru, Kini Kepala Desa Dapat Uang Pensiun
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Salah satu perubahan dalam UU Desa yang baru itu adalah adanya tunjungan pensiun kades.
