- Antara/Wahyu Putro
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menegaskan risiko gagal bayar utang BUMN belum terlalu besar.
Sebab, sejauh ini pinjaman yang dilakukan sejumlah BUMN masih dalam kisaran aman secara Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio perbandingan jumlah utang terhadap ekuitas.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno membantah utang Badan Usaha Milik Negara telah mencapai angka Rp4.200 triliun.
Menurut Fajar, sebenarnya utang seluruh BUMN masih di angka Rp1.200 triliun.
"Dari Rp4.200 sekian T (yang disebutkan) itu kan yang utang cuma Rp1.200, sisanya itu kan dana pihak ketiga," kata Harry ditemui di Wisma Antara, Jakarta, Rabu 1 Agustus 2018.
Saat ditanya mengenai antisipasi pemerintah terkait utang BUMN yang sudah besar, Harry mengatakan, saat ini utang perusahaan pelat merah masih kecil.
“Ukurannya adalah Debt to Equity Ratio, kalau itu ukurannya masih kecil-kecil kok. Kan jelas, semuanya DER-nya masih jauh, masih di bawah satu," ucapnya.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu sebelumnya mengatakan, semua proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada BUMN memiliki pendapatan yang kecil.
Sehingga sangat berisiko gagal bayar, seperti contohnya BUMN konstruksi yang ditugaskan di proyek Tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya (HK).
Harry pun menyebut justru utang BUMN konstruksi bisa dilihat di pasar modal karena cenderung terbuka. Jika ada BUMN yang diberikan penugasan, maka pemerintah akan membantu melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Kalau yang penugasan ada kok dikasih PMN oleh pemerintah, jadi tidak terlalu khawatir," ujarnya.
Harry melanjutkan, khusus untuk PT Hutama Karya, diberikan PMN tiap tahun untuk menyelesaikan penugasan proyek Trans Sumatera tersebut. Untuk tahun 2019 saja, dia menyebut akan ada PMN untuk HK sekitar Rp5-7 triliun.
"Kan HK (dikasih) PMN, kalau yang lain kan enggak, ya yang lain termasuk yang sudah feasible (layak). Kalau mereka berhutang kan feasible," katanya.
