Menhub Tetap Bolehkan Pengendara Pakai GPS, Tapi Ini Syaratnya 

Ilustrasi mengemudi sembari mengoperasikan perangkat GPS lewat gawai.
Sumber :
  • Pixabay

VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penggunaan global positioning system atau GPS boleh dilakukan asalkan pengendara menghentikan terlebih dahulu laju kendaraannya. Karena itu, dia berharap keputusan Mahkamah Konstitusi soal larangan menggunakan GPS saat berkendara tidak disikapi secara berlebihan. 

img_title 10 HP Bekas Rp1 Jutaan untuk Ojol, Prioritaskan GPS Akurat dan Baterai yang Tahan Seharian

Pernyataan Budi Karya itu disampaikan menanggapi keresahan sejumlah pihak, terutama para pengojek online, atas keputusan MK yang menolak uji materi Pasal 106 ayat (1) dan 283 Undang-undang LLAJ yang diajukan oleh Toyota Soluna Comminity. MK memutuskan penggunaan GPS saat berkendara dilarang karena memengaruhi konsentrasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Budi menjelaskan, sejak awal sebetulnya menggunakan telepon genggam, termasuk GPS, sebetulnya dilarang. Namun, kebijakan itu tak sepenuhnya melarang pengendara untuk menggunakan aplikasi penelusur lokasi tujuan itu. 

img_title Baterai Smartwatch Cepat Habis Saat Olahraga? Coba Trik Ini Tanpa Mematikan Sinkronisasi Strava

Dia mengatakan, pengendara masih diperbolehkan menggunakan GPS asal menepi dan berhenti lebih dulu. "Boleh, tapi kalau pakai GPS berhenti dulu," katanya usai seminar tol laut dalam rangka HPN di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 4 Februari 2019. 

Budi berharap masyarakat tidak bereaksi berlebihan atas adanya larangan menggunakan GPS saat berkendara itu. Apalagi, kebijakan tersebut dikeluarkan demi keselamatan pengendara saat di jalan raya. "Jangan dianggap seremlah," tandasnya. 

img_title Jangan Asal Beli Smartwatch! Ini Cara Memilih Jam Pintar Pertama Sesuai Kebutuhan

Di bagian lain, kepolisian mendukung keputusan MK, yang menolak penggunaan gawai (gadget) dengan alasan untuk keperluan alat bantu navigasi atau GPS saat berkendara. Polisi memandang, MK tak mau bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ada.

"Memang seperti itu. Begini, keputusan MK itu tidak mau bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di situ diatur tentang konsentrasi berkendara dalam UU lalu lintas," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Herman Ruswandi, saat dikonfirmasi, Senin 4 Februari 2019.

Ilustrasi hp untuk sopir

10 HP yang Cocok untuk Sopir dengan Harga Terjangkau, Prioritaskan Aplikasi Driver dan GPS Lebih Responsif

10 HP untuk sopir dengan harga terjangkau, mulai dari Samsung, Redmi, vivo, realme hingga TECNO. Simak pilihan berdasarkan GPS, baterai, performa, layar, dan jaringan.

img_title
VIVA.co.id
30 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut