Hal-hal yang Perlu Diketahui Tentang Omnibus Law

Dalam upaya pemerintah dalam memudahkan investasi, kata Kahar, ada tiga prinsip yang tidak boleh dihilangkan.

"Yang pertama adalah ada kepastian kerja, atau ada job security, yang kedua ada kepastian pendapatan, atau salary security, yang ketiga ada social security, jadi jaminan sosial yang layak. Nampaknya ketiga prinsip ini tidak terlihat di dalam RUU Cipta Kerja," ujar Kahar.

Sementara itu, pengusaha Hariyadi Sukamdani, yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan juga anggota satuan tugas Omnibus Law, mengatakan bahwa UU Ketenagakerjaan memang sudah waktunya untuk diperbaharui demi mengkomodir perkembangan kondisi lapangan kerja.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan itu perlu demi menciptakan pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan lebih merata.

"Perekonomian kita tumbuh 5 persen tapi yang menikmati itu sebetulnya hanya sebagian kecil, sebagian besarnya nggak menikmati," kata Hariyadi kepada BBC News Indonesia.

Tidak hanya tenaga kerja, tapi juga lingkungan hingga pangan

Pada sektor pertanian, peniliti INDEF Bhima Yidhistira mengatakan Omnibus Law mendudukkan posisi produksi dalam negeri dan impor setara. Hal ini bertentangan dengan peraturan sebelumnya.