Hal-hal yang Perlu Diketahui Tentang Omnibus Law

Ia menjelaskan bahwa UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani melarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pemerintah.

Pasal-pasal lain, tambahnya, juga mencakup soal ijin lingkungan, dimana diantaranya termasuk Pengajuan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini ia sebut dapat menjadi perhatian pengusaha yang memberi fokus pada sustainability, atau keberlanjutan bisnisnya ke depannya.

"Jadi menurut saya, pengusaha dari daerah-daerah maju - Eropa, Jepang, Amerika Serikat - itu sangat peduli terhadap isu lingkungan. Tapi di dalam Omnibus Law ini terkesan bahwa justru isu-isu sensitif terkait isu lingkungan itu, itu justru banyak yang dilonggarkan atas nama kemudahan berusaha padahal itu salah besar," ujar Bhima.

Lebih lagi, hal ini juga beririsan dengan otonomi daerah dan otoritas pemerintah pusat.

Upaya sinkronisasi peraturan, meningkatkan kekhawatiran terkait otoritas tersentralisasi

Salah satu pasal dalam RUU Cipta Kerja juga menuai kritik terkait kewenangan pemerintah pusat yang bisa mengubah ketentuan dalam UU tersebut maupun UU lain melalui Peraturan Pemerintah.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pasal tersebut, yaitu nomor 170, akan diperbaiki di DPR.