- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk memasukkan barang-barang produksi usaha kecil dan menengah (UKM) ke dalam e-catalog.
Saat membuka Rakornas Pengadaan 2019, Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju, di Jakarta Convention Center, Jokowi meminta barang-barang impor mulai dikurangi. Dengan cara, memberi kesempatan besar kepada pelaku UKM untuk berpartisipasi.
Dengan masuknya UKM, maka tender-tender baik pemerintah pusat hingga daerah, bisa memilih barang-barang produksi UKM dalam belanja mereka.
"Saya minta kepala LKPP memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi agar didahulukan. Persulit barang impar-impor itu. Impar-impor senangnya kita, setop lah. Ini duit APBN, APBD," kata Presiden Jokowi, Rabu 6 November 2019.
Diakui Jokowi, banyak yang memilih barang-barang dalam e-catalog lantaran murah. Tapi sayang, itu adalah barang impor. Jika terlalu banyak barang impor, Jokowi menilai akan mematikan UKM.
Padahal, saat ini Indonesia sedang defisit transaksi berjalan. Resesi global juga sudah menghantam beberapa negara. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat ekonomi dalam negeri.
"Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan patokan utama. Murah kalau diperoleh dengan cara impor, saya lebih senang kalau kita beli barang lokal meski harganya sedikit lebih mahal," ujarnya.
Lanjut Jokowi, memang untuk barang pengadaan memiliki standar-standar. Tetapi jika memang barang-barang UKM belum memenuhi itu, menurut Jokowi, aturan saja bisa diubah. Sembari memberi kesempatan untuk UKM memperbaiki produk-produk mereka.
Jokowi mencontohkan, cikrak atau pengki, yang menurutnya bisa dimasukkan dalam e-catalog. Atau barang-barang lain, yang merupakan hasil produksi UKM dan bisa digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
"Semua ada proses. Enggak mungkin kualitasnya semuanya pada level yang tinggi. Kita ingin hidupkan ekonomi kita. Aturan e-catalog LKPP jangan persulit produk dalam negeri sehingga produk kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri," tutur Jokowi.
Pemerintah saja, lanjut dia, sedang berupaya maraton untuk mengubah 74 peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan revisi sekaligus melalui omnibus law.
Dengan mempermudah UKM masuk dalam LKPP, Jokowi berharap lapangan kerja tercipta. Karena mereka berlomba-lomba ikut dalam pelelangan tersebut.
"Bahkan kita harus berikan insentif khusus yang barang-barangnya masuk ke e-catalog. Biar ramai-ramai masuk e-catalog. Jangan sampai, hati-hati barangnya seperti pemasoknya lokal tapi impor hanya dicap saja. Ada barangnya. Kita kejar semua, detail. Enak banget itu," kata Jokowi.
