Jadi Bumper Ekonomi RI, Begini Dukungan APBN ke Petani dan Nelayan
- Kementerian Keuangan.
VIVA – Kementerian Keuangan memastikan akan terus memberikan dukungan fiskal bagi sektor pertanian. Sebab, sektor ini terus membuktikan diri sebagai bumper ekonomi Indonesia di setiap masa krisis.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang kuat dan tetap tumbuh positif ketika Indonesia mengalami kontraksi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.
“Di dalam situasi krisis, sektor pertanian adalah bumper dari sektor-sektor lain. Sektor-sektor yang lain bisa kontraksi, sektor pertanian yang menjadi bumpernya," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 November 2021.
Ilustrasi lahan pertanian
- VIVA/Vicky Fazri
Menurutnya, ketika seluruh perekonomian Indonesia secara total mengalami kontraksi akibat COVID-19, sektor pertanian tetap tumbuh positif di angka 1,8 persen pada tahun 2020.
“Ini sangat resilience. Biasanya positifnya di angka sekitar 3 sampai 4 persen. Namun ketika COVID, sektor-sektor yang lain kena negatif, sektor pertanian masih tumbuh 1,6 hingga 1,8 persen. Maka dapat kita pahami kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2020 meningkat dan ini akan terus meningkat,” ujarnya.
Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor kunci perekonomian domestik, terutama untuk mendorong ketahanan pangan nasional, serta mengantisipasi krisis makanan global.
Maka dari itu, Suahasi memastikan bahwa pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan terus memberikan berbagai dukungan fiskal kepada petani dan nelayan.
“Dukungan APBN untuk petani dan nelayan dikeluarkan bukan hanya lewat satu jenis belanja. Berbagai macam jenis belanja kita gunakan untuk mendukung petani dan nelayan dan sektor pertanian secara luas,” kata dia.
Dukungan diberikan dalam bentuk belanja Kementerian Lembaga, baik di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kalau kita total, belanja yang lewat kementerian dan lembaga di tahun 2021 tidak kurang dari Rp56 triliun,” ungkapnya.
Asosiasi Petani Tembakau Sebut Arah Kebijakan Cukai Semakin Mendekati Gelombang Kiamat
Kebijakan cukai pada tahun depan yang termuat dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, dinilai semakin tidak pro petani tembakau.
