Erick Thohir Klaim Transformasi BUMN Sudah 80 Persen, 2024 Ditargetkan Rampung
- Dok. Kementerian BUMN
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menklaim, proses transformasi menyeluruh BUMN yang dilakukan sejak 2019 sampai saat ini sudah mencapai 80 persen. Proses tersebut ditargetkan akan rampung pada satu setengah tahun ke depan.
Hal itu diutarakannya dalam acara State Owned Enterprises (SOE) International Conference hari ini. Acara itu digelar di Nusa Dua, Bali 17-18 Oktober 2022.
"Saya sangat bersyukur kerja keras kami selama tiga tahun ini berbuah manis, karena kinerja BUMN 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan," kata Erick dalam keterangannya, Senin, 17 Oktober 2022.
Erick memaparkan, peningkatan revenue BUMN tumbuh 18,8 persen pada 2020-2021, menjadi Rp 2.295 triliun. Seiring peningkatan laba konsolidasi yang naik 838,2 persen, dari Rp 13 triliun pada 2020 menjadi Rp 124,7 triliun pada 2021. Sementara, total aset BUMN secara konsolidasi pada akhir 2021 tercatat sebesar US$630 miliar, atau sekitar Rp 8.978 triliun.
"Setara dengan 53 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia," ujarnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati
- Pertamina
Erick menambahkan, rangkaian presidensi G20 dalam Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG) ini, diharapkan dapat menginformasikan kepada komunitas internasional terkait upaya Kementerian BUMN yang telah menjadi lebih transparan.
"Ini menjadi bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik," kata Erick.
Menurutnya, hasil transformasi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan selama ini sudah berada di jalur yang benar, dan perlu terus dilanjutkan.
Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke BNI Representative Office Amsterdam di Belanda pada Jumat, 2 September 2022.
Agar BUMN dapat menjalankan perannya sebagai value creator dan agent of development secara lebih optimal, serta memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat. Apalagi, sebagai agent of development BUMN telah mendorong program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
"Seperti penyaluran pembiayaan ultra mikro, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat menyerap banyak tenaga kerja," ujarnya.
DPR Bahas RUU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Disesuaikan Kebutuhan Presiden
Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi UU tentang Kementerian Negara. Salah satu pasal yang diusulkan direvisi ialah tentang ketentuan jumlah kementerian maksimal 34.
