Backlog Perumahan Capai 12,7 Juta, Kemenkeu: Rasio KPR Indonesia Termasuk yang Terendah
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVA Bisnis – Backlog perumahan di Indonesia hingga saat ini tercatat sebanyak 12,7 juta. Tingginya backlog itu menyebabkan rasio Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Indonesia menjadi yang terendah.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Rionald Silaban mengatakan, Pemerintah dalam hal ini terus melakukan berbagai upaya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat. Salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi bersama para stakeholder sektor perumahan dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.
"Becklog berdasarkan catatan kami Susenas BPS, data backlognya 12,7 juta. Sehingga ini merupakan suatu tantangan karena rasio KPR Indonesia adalah termasuk yang terendah," kata Rionald dalam telekonferensi Rabu, 25 Januari 2023.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban.
- VIVA/Anisa Aulia
Rionald mengatakan, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung menekan backllog. Hal itu guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif.
Menurutnya, Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan khususnya kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Seperti melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Kemudian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
“Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp 79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp 100,32 triliun," jelasnya.
Ilustrasi KPR
- Rumahku.com
Selain itu jelasnya, Pemerintah melalui pemberian tambahan PMN kepada PT SMF (Persero) juga mengalokasikan porsi 25 persen pembiayaan KPR FLPP sejak tahun 2017 sebesar Rp 7,8 triliun. Kemudian di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp 15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR.
Selama lima tahun terakhir kata dia, alokasi SBUM bagi MBR rata-rata mencapai Rp 774 miliar untuk membantu 186.174 MBR setiap tahunnya. Pemerintah juga merealisasikan SSB sebesar Rp 2,57 triliun pada tahun 2022 untuk membiayai 769.903 unit rumah MBR.
“Dana APBN untuk perumahan juga dialokasikan melalui anggaran belanja Kementerian PUPR di mana selama tahun 2018-2022 telah direalisasikan sebesar Rp 36,22 triliun untuk 1.139.654 unit rumah baik dalam bentuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan sarana prasarana umum," imbuhnya.
Hakim MA Gazalba Saleh Didakwa TPPU untuk Beli Alphard hingga Lunasi Rumah KPR
Hakim nonaktif MA Gazalba Saleh telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 25 miliar lebih dalam menangani kasus perkara di lingkungan MA.
