- BUMN.go.id
Jakarta – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 11,62 triliun, sampai dengan akhir Juni 2023.
"Perolehan kontrak baru ini tumbuh 6,31 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar Rp 10,93 triliun," kata Sekretaris Perusahaan PT PP, Bakhtiyar Efendi, dalam keterangannya, Selasa, 11 Juli 2023.
Bakhtiyar Effendi SVP Corsec PT PP
- Viva.co.id: Dedi
Dia menjelaskan, sejumlah perolehan kontrak baru yang berhasil diraih oleh PTPP sampai dengan Juni 2023 antara lain yakni The North-South Commuter di Philipina sebesar Rp 1,36 triliun, Bendungan Cibeet sebesar Rp 937 miliar, East Port Lamongan Phase 1A & 1 B sebesar Rp 767 miliar.
Selain itu, ada pula proyek Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino Paket 2 sebesar Rp 683 miliar, Gedung BSI Antara sebesar Rp 607 miliar, Pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik sebesar Rp 397 miliar, Universitas Haluleo Kendari sebesar Rp 240 miliar, dan Duplikasi Jembatan PIK sebesar Rp 205 miliar.
"Serta Rumah Sakit Amanah Banjarmasin sebesar Rp 201 miliar," ujarnya.
Bakhtiyar menambahkan, sampai dengan Juni 2023, kontrak baru dari Pemerintah (Government) telah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP, dengan kontribusi sebesar 45,67 persen.
"Capaian itu kemudian disusul oleh BUMN (SOE) sebesar 27,27 persen, dan Swasta (Private) sebesar 27,06 persen. Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari Induk sebesar 85,10 persen dan Anak Usaha sebesar 14,90 persen," kata Bakhtiyar.
Sedangkan, lanjut Bakhtiyar, berdasarkan lini bisnis perusahaan, komposisi perolehan kontrak baru perusahaan terdiri dari lini bisnis gedung sebesar 34,8 persen, jalan dan jembatan sebesar 24,6 persen, perkeretaapian sebesar 11,7 persen, dan bendungan sebesar 9,7 persen.
"Lalu ada pula lini bisnis pelabuhan sebesar 8,5 persen, industri sebesar 7,4 persen, irigasi sebesar 2,1 persen, dan minyak & gas sebesar 1,1 persen," ujarnya.
“Dengan raihan kinerja perusahaan sampai dengan saat ini, PTPP telah memenuhi kewajiban atas pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri B yang telah jatuh tempo pada awal Juli lalu. Perusahaan akan terus meningkatkan tata kelola dan kinerja perusahaan di mana salah satunya didukung oleh pengembangan sistem ERP yang telah diterapkan sejak tahun 2016,” tambahnya.
Jokowi: BPKP Jangan Banyak Kasih ‘Lampu Merah’ yang Bikin Takut Pimpinan Proyek
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024. Menurut dia, Bad
